DENPASAR, Vonisnews.com – Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. I Made Supartha, S.H., M.H., kembali menyoroti persoalan kepemilikan dan penguasaan Pulau Serangan yang dinilai sarat dengan nilai sejarah, adat, dan spiritualitas masyarakat Bali.
Menurutnya, Pulau Serangan bukan sekadar kawasan pesisir biasa, melainkan bagian penting dari jejak peradaban spiritual Bali sejak ratusan tahun silam. Ia mengingatkan bahwa pada tahun 1001 Masehi, Mpu Kuturan menata Pura Sakenan sebagai tempat pemuliaan Buddha Sakhya. Pada masa itu, seluruh dataran, pantai, hingga kawasan pesisir Pulau Serangan disebut sebagai “pelaba” atau milik Bhatara Sesuhunan yang dimuliakan di pulau tersebut.
Tidak hanya memiliki nilai sejarah dari masa Mpu Kuturan, Pulau Serangan juga memiliki kaitan erat dengan perjalanan suci Dang Hyang Nirartha. Dalam rentang tahun 1546 hingga 1550, Dang Hyang Nirartha disebut merampungkan karya sastra Kawi besar berjudul “Hanyang Nirartha” di Pulau Sira-angen atau Serangan.
Sejak saat itu, Pulau Serangan diyakini sebagai “duwe” atau milik spiritual Bhatara Sasuhunan Lanang dan Bhatara Sasuhunan Wadon yang disucikan oleh masyarakat Bali secara turun-temurun.
“Atas dasar sejarah dan spiritualitas tersebut, muncul pertanyaan besar, masuk akalkah pulau sakral beserta pesisir dan hutan bakaunya yang dahulu merupakan pelaba dan duwe pura-pura suci warisan Mpu Kuturan dan Dang Hyang Nirartha kini dikuasai perusahaan swasta yang baru berdiri tahun 1991?” ungkap Dr. I Made Supartha.
Pernyataan itu memunculkan kembali diskusi publik mengenai arah pembangunan dan penguasaan ruang di Bali, khususnya di kawasan yang memiliki nilai kesucian tinggi. Banyak pihak menilai bahwa keberadaan kawasan suci tidak semestinya hanya dipandang dari sisi ekonomi dan investasi, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai adat, budaya, lingkungan, dan sejarah spiritual masyarakat Bali.
Pulau Serangan selama ini dikenal sebagai kawasan penting bagi umat Hindu Bali karena keberadaan Pura Sakenan yang menjadi pusat persembahyangan saat Hari Raya Kuningan. Selain itu, kawasan hutan bakau dan pesisir Serangan juga memiliki fungsi ekologis penting sebagai pelindung kawasan pantai selatan Bali.
Sejumlah tokoh adat dan masyarakat berharap agar pemerintah, DPRD Bali, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan, investasi, dan pelestarian kawasan suci agar warisan leluhur Bali tetap terjaga untuk generasi mendatang.
(Budi)
