JAKARTA, Vonisnews.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD.
Transparansi dinilai menjadi instrumen pengawasan paling efektif untuk mencegah penyimpangan serta memastikan anggaran benar-benar digunakan bagi kepentingan masyarakat.
MAKI Jatim meminta pemerintah daerah dan DPRD di seluruh Indonesia membuka seluruh dokumen serta proses pengelolaan dana Pokir kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban yang nyata.
Keterbukaan tersebut dinilai dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah sekaligus meminimalkan potensi praktik korupsi.
Langkah pengawasan yang kini diperkuat oleh pemerintah pusat dipandang sebagai sinyal kuat keseriusan dalam membenahi tata kelola keuangan daerah.
Dana Pokir selama ini memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat melalui usulan program pembangunan yang disampaikan anggota legislatif. Namun, tanpa pengawasan yang ketat dan transparan, dana tersebut berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Menurut MAKI Jatim, pengawasan yang melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci agar dana Pokir tetap berada pada koridor aturan yang berlaku. Selain itu, publik juga perlu mendapatkan akses informasi yang memadai terkait proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Dengan dimulainya upaya penertiban dan pengawasan secara menyeluruh, diharapkan pengelolaan dana Pokir ke depan dapat berjalan lebih profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dana Pokir diharapkan kembali pada fungsi utamanya sebagai instrumen pembangunan daerah yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Momentum ini juga menjadi bagian penting dalam memperkuat integritas pengelolaan keuangan negara serta memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan pemerintah daerah.
Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang berkelanjutan diyakini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
(Redaksi)
