Surabaya, vonisnews.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur, Lapas Kelas IIA Sidoarjo, dan Lapas Kelas I Surabaya.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait berbagai dugaan persoalan yang disebut terjadi di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Jawa Timur.
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, menyampaikan bahwa pihaknya menerima berbagai informasi mengenai dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penggunaan telepon genggam (HP) secara ilegal, peredaran minuman keras (miras), hingga pil yang dikenal dengan sebutan “grasak” di beberapa lapas. Selain itu, AMI juga menyoroti dugaan kelalaian petugas yang menyebabkan kaburnya tahanan maupun narapidana.
Menurut Baihaki, informasi tersebut diperoleh dari sejumlah narapidana dan mantan narapidana. Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyelidikan yang profesional oleh aparat penegak hukum.
“Informasi yang kami peroleh berasal dari sejumlah narapidana maupun mantan narapidana. Tentu seluruh informasi tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan yang profesional oleh aparat penegak hukum.
Karena itu kami meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai dugaan yang berkembang di lingkungan pemasyarakatan,” ujarnya.
AMI menyebut sejumlah lapas dan rutan yang menjadi perhatian, yakni Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun, Lapas Kelas I Madiun, Lapas Kelas I Malang, Lapas Kelas IIA Sidoarjo, Lapas Kelas I Surabaya, Lapas Kelas IIB Probolinggo, Lapas Kelas IIA Banyuwangi, Lapas Kelas IIB Blitar, serta Rutan Kelas IIB Bangil.
Organisasi tersebut menduga masih terdapat praktik peredaran narkoba, penyalahgunaan telepon genggam, peredaran pil “grasak”, minuman keras, hingga dugaan jual beli fasilitas tertentu di dalam lapas.
Selain itu, AMI juga menyoroti dugaan belum optimalnya penanganan kasus pungutan liar di Lapas Kelas IIB Blitar serta dugaan kelalaian petugas yang menyebabkan kaburnya tahanan di Rutan Kelas IIB Bangil dan narapidana di Lapas Kelas I Madiun.
Dalam aksi demonstrasi yang akan digelar, AMI membawa sebelas tuntutan kepada pemerintah. Salah satunya mendesak Presiden Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
AMI juga meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengevaluasi Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur beserta para kepala lapas, Kepala Pengamanan Lapas (KPLP), Kepala Keamanan dan Ketertiban (Ka. Kamtib), serta pejabat terkait lainnya, apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pelanggaran maupun kelalaian.
Baihaki menegaskan bahwa demonstrasi akan dilaksanakan secara damai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami datang bukan untuk membuat kegaduhan. Kami ingin mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemasyarakatan. Jika dugaan yang kami sampaikan benar, maka harus ada tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, tentu proses hukum harus tetap dihormati,” tegasnya.
AMI berharap pemerintah, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, aparat penegak hukum, serta instansi terkait segera melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap seluruh dugaan yang disampaikan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pengawasan di lingkungan pemasyarakatan.
(Redaksi)
