SURABAYA, Vonisnews.com — Masyarakat meminta Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) meningkatkan pengawasan terhadap pengemudi kendaraan barang, khususnya pickup L300 dan truk, yang beroperasi di sejumlah jalur padat di Jawa Timur.
Permintaan tersebut muncul seiring kekhawatiran masyarakat terhadap kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan barang, termasuk kendaraan yang terguling maupun kehilangan kendali. Setiap kejadian diharapkan tidak hanya dipandang sebagai kecelakaan biasa, tetapi juga diperiksa secara menyeluruh untuk mengetahui faktor penyebabnya.
Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si. dan Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Rahmat Hakim, S.I.K., M.H., diharapkan dapat menginstruksikan jajaran Polres dan Satlantas untuk memperkuat langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Tes Urine Pengemudi Dinilai Penting
Salah satu aspirasi masyarakat adalah memperkuat pemeriksaan terhadap kondisi pengemudi, termasuk tes urine apabila terdapat indikasi atau dalam kegiatan pemeriksaan yang memiliki dasar hukum.
Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan melalui sinergi antara kepolisian, BNN Provinsi Jawa Timur dan instansi terkait. Operasi gabungan diharapkan tidak hanya berfokus pada kelengkapan surat kendaraan, tetapi juga memperhatikan kondisi fisik pengemudi, kelayakan kendaraan, muatan, serta potensi pelanggaran lain yang dapat menjadi faktor terjadinya kecelakaan.
Apabila hasil pemeriksaan resmi menunjukkan seorang pengemudi menggunakan narkotika atau zat terlarang, proses hukum harus dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dugaan Mengemudi Berbahaya Harus Dibuktikan
Masyarakat juga menyoroti adanya dugaan pengemudi kendaraan barang yang mengendarai kendaraan secara tidak stabil atau melakukan manuver yang membahayakan pengguna jalan.
Namun, setiap dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan kepolisian. Rekaman video, keterangan saksi, pemeriksaan kendaraan, olah tempat kejadian perkara (TKP), hasil pemeriksaan medis maupun tes laboratorium dapat menjadi bagian dari proses pembuktian sesuai kewenangan aparat penegak hukum.
Tidak semua kecelakaan kendaraan barang dapat langsung dikaitkan dengan penggunaan narkoba. Faktor lain seperti kelelahan, mengantuk, kecepatan, kondisi rem dan ban, kelebihan muatan, kondisi jalan hingga faktor teknis kendaraan juga perlu diperiksa.
Pengendara Motor yang Merekam Truk Juga Perlu Diperhatikan
Selain pengemudi truk, masyarakat meminta kepolisian memberikan perhatian terhadap pengendara sepeda motor yang diduga mengikuti kendaraan besar dari belakang sambil merekam menggunakan telepon seluler.
Apabila aktivitas tersebut dilakukan sambil mengabaikan keselamatan atau mengganggu konsentrasi berkendara, aparat dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.
Pengguna jalan diharapkan tidak menjadikan aktivitas dokumentasi atau perekaman video sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
Penindakan Harus Berdasarkan Bukti
Masyarakat juga meminta agar pengawasan dan penindakan dilakukan secara adil serta tidak tebang pilih. Kendaraan barang dari berbagai daerah yang melintas di wilayah Jawa Timur diharapkan mendapatkan perlakuan berdasarkan aturan yang sama.
Apabila ditemukan pelanggaran, proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan dan berdasarkan bukti.
Sebaliknya, apabila seorang pengemudi tidak terbukti melakukan pelanggaran atau menggunakan narkotika, yang bersangkutan tidak boleh diberi stigma hanya berdasarkan dugaan atau informasi yang belum terverifikasi.
Masyarakat berharap operasi keselamatan lalu lintas dapat dilakukan secara berkesinambungan, terutama pada jalur dengan aktivitas kendaraan barang yang tinggi, termasuk kawasan Surabaya, jalur menuju Madura dan sejumlah jalur antarkota di Jawa Timur.
Keselamatan Publik Menjadi Prioritas
Pengawasan terhadap pengemudi kendaraan barang pada akhirnya bukan semata-mata persoalan penindakan. Tujuan utamanya adalah mencegah jatuhnya korban di jalan raya.
Karena itu, masyarakat mendorong Polri bersama BNN dan instansi terkait memperkuat pemeriksaan terhadap pengemudi, kendaraan dan muatan secara terukur serta sesuai prosedur hukum.
Apabila terbukti terjadi pelanggaran pidana, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Namun, setiap tindakan kepolisian tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah, alat bukti yang sah dan ketentuan hukum yang berlaku.
Polri diharapkan terus hadir untuk masyarakat dengan mengedepankan keselamatan, ketertiban lalu lintas dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di jalan raya.
(REDAKSI)
