SURABAYA, vonisnews.com – Dugaan ketidaksesuaian nomor mesin pada empat kendaraan milik PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPILL) yang menjalani uji kendaraan bermotor atau uji KIR di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Tandes, Surabaya, menjadi sorotan Aliansi Madura Indonesia (AMI).
Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian identitas kendaraan dengan dokumen resmi serta mekanisme pemeriksaan yang dilakukan petugas saat proses pengujian berlangsung.
Bukti foto yang disebut tersedia menjadi salah satu bahan awal untuk menelusuri dugaan tersebut. Namun, kepastian mengenai ada atau tidaknya manipulasi harus ditentukan melalui pemeriksaan fisik kendaraan, pencocokan dokumen, dan penyelidikan oleh pihak berwenang.
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, SE., SH., mendesak aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti persoalan tersebut secara menyeluruh dan transparan.
“Dugaan ketidaksesuaian nomor mesin pada empat kendaraan ini harus diusut tuntas. Jangan berhenti pada pemeriksaan dokumen. Periksa kendaraan, telusuri proses pengujiannya, dan ungkap siapa pun yang bertanggung jawab. Jika ditemukan tindak pidana, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” tegas Baihaki.
AMI menilai pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kendaraan tersebut.
Direktur Utama PT SPILL juga didesak untuk diperiksa apabila ditemukan bukti yang relevan mengenai keterlibatan atau tanggung jawabnya dalam dugaan tersebut.
AMI menegaskan, apabila hasil penyelidikan dan penyidikan membuktikan adanya tindak pidana serta keterlibatan pihak tertentu, termasuk jajaran direksi, aparat penegak hukum harus memprosesnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Meski demikian, penetapan tanggung jawab pidana harus didasarkan pada bukti yang sah. Jabatan seseorang tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan tanpa pemeriksaan yang objektif.
Selain manajemen perusahaan, perhatian juga tertuju pada UPTD PKB Tandes dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
AMI mendorong adanya penjelasan resmi mengenai mekanisme pemeriksaan nomor mesin, pencocokan identitas kendaraan dengan dokumen, serta tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian selama proses uji KIR.
Pemeriksaan juga perlu mencakup catatan administrasi pengujian dan pihak-pihak yang menangani keempat kendaraan tersebut.
Apabila ditemukan indikasi kelalaian, pelanggaran prosedur, atau keterlibatan petugas, aparat berwenang perlu menelusuri tanggung jawab masing-masing berdasarkan bukti yang tersedia.
Penelusuran tersebut penting agar persoalan tidak hanya berfokus pada pemilik atau pengemudi kendaraan apabila ternyata terdapat pihak lain yang turut bertanggung jawab.
Untuk memastikan duduk perkara, aparat penegak hukum didorong melakukan pemeriksaan fisik terhadap keempat kendaraan, mencocokkan nomor mesin dengan dokumen identitas kendaraan, serta menelusuri riwayat pengujian di UPTD PKB Tandes.
Langkah tersebut diperlukan untuk membedakan kemungkinan kesalahan pencatatan administratif, ketidaksesuaian dokumen, maupun dugaan manipulasi yang dilakukan secara sengaja.
Jika ditemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana, penyidik perlu menentukan pihak yang bertanggung jawab dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan.
Sebaliknya, apabila ditemukan kelemahan dalam prosedur pengujian, Dinas Perhubungan Kota Surabaya diharapkan menjelaskan langkah evaluasi dan perbaikan yang akan dilakukan agar persoalan serupa tidak terulang.
Manajemen PT SPILL diharapkan memberikan klarifikasi mengenai dugaan ketidaksesuaian nomor mesin pada empat kendaraannya. Keterangan perusahaan diperlukan untuk memberikan penjelasan mengenai identitas kendaraan dan proses pengujian yang dipersoalkan.
Dinas Perhubungan Kota Surabaya juga diharapkan menyampaikan keterangan resmi mengenai pelaksanaan uji KIR di UPTD PKB Tandes, termasuk status hasil pengujian keempat kendaraan tersebut.
Hingga terdapat hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dugaan manipulasi nomor mesin tersebut belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yang terbukti.
AMI mendesak agar persoalan ini tidak berhenti pada klarifikasi normatif. Pemeriksaan yang transparan, berbasis bukti, dan tidak tebang pilih dinilai penting untuk menjawab pertanyaan publik sekaligus memastikan setiap pihak yang terbukti melanggar hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Publik kini menantikan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait serta tindak lanjut aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta di balik dugaan ketidaksesuaian nomor mesin pada empat kendaraan PT SPILL tersebut.
(Redaksi)
