MEDAN – Lembaga Kritik Kebijakan (LKK) Sumatera Utara mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan terkait dugaan rangkap peran sebagai pemasok beras di sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Medan.
Ketua LKK Sumut, Rasyid Siddiq, menilai dugaan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pasalnya, Korwil memiliki fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG.
“Jangan sampai pihak yang seharusnya menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan justru diduga memiliki kepentingan bisnis dalam rantai pasok bahan pangan. BGN harus membuka persoalan ini secara transparan. Siapa pemasoknya, bagaimana mekanisme penunjukannya, dan siapa yang menikmati keuntungan dari pengadaan tersebut?” tegas Rasyid Siddiq.
Menurut Rasyid, persoalan ini harus diuji berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 7 ayat (1), yang mengatur etika pengadaan, termasuk kewajiban mencegah pertentangan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, sepanjang mekanisme pengadaan tersebut termasuk dalam lingkup peraturan tersebut.
Selain itu, Perpres Nomor 115 Tahun 2025 Pasal 12 mengatur perencanaan rantai pasok dan identifikasi pemasok bahan pangan. Sementara Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 mengatur pelibatan pelaku usaha, persyaratan, pengawasan, serta sanksi dalam rantai pasok MBG.
“Ini bukan persoalan boleh atau tidak seseorang berdagang beras. Yang harus diperiksa adalah apakah ada rangkap kepentingan antara fungsi pengawasan dengan keuntungan bisnis dari pengadaan bahan pangan. Jika terbukti ada penyalahgunaan kewenangan, harus ada tindakan tegas,” lanjutnya.
Tidak hanya persoalan dugaan rangkap peran pemasok beras, LKK Sumut juga meminta BGN tidak mengabaikan dugaan penyajian menu MBG yang terindikasi mengandung unsur babi di salah satu dapur di Kecamatan Medan Denai yang dikelola Yayasan Tali Geni.
Makanan tersebut disebut telah menjalani pemeriksaan laboratorium dengan hasil yang mengindikasikan adanya unsur babi. Atas hal itu, Rasyid meminta BGN melakukan verifikasi terhadap hasil laboratorium sekaligus mengevaluasi sistem pengawasan terhadap dapur yang bersangkutan.
Menurutnya, hal tersebut juga berkaitan dengan Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan BGN, yang mengatur pengendalian dan pengawasan keamanan serta mutu pangan.
“BGN jangan tutup mata. Kami mendesak pemeriksaan terhadap dugaan rangkap peran pemasok beras sekaligus evaluasi pengawasan dapur MBG yang bermasalah. Program ini menggunakan sumber daya negara dan menyangkut kepentingan masyarakat. Jangan sampai kepercayaan publik dirusak oleh lemahnya pengawasan dan dugaan konflik kepentingan,” tutup Rasyid Siddiq.
LKK Sumut menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta Korwil SPPG Medan memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Korwil SPPG Medan belum memberikan klarifikasi maupun tanggapan kepada awak media via whatsapp 08159782xxx, terkait dugaan rangkap peran sebagai pemasok beras di sejumlah dapur MBG di Kota Medan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. (Spt)
