GRESIK, vonisnews.com – Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution memperkuat sinergi dengan kalangan pekerja dan serikat buruh melalui kegiatan silaturahmi bersama para Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (DPC SP/SB) yang tergabung dalam SEKBER Gresik, Jumat (13/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Aula Rupatama Sarja Arya Racana Lantai 3 Polres Gresik, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 214, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, tersebut diikuti sekitar 20 peserta.
Selain mempererat komunikasi antara kepolisian dan kalangan buruh, pertemuan ini juga membahas penguatan Desk Ketenagakerjaan Polres Gresik serta implementasi program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN).
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Zainul Arifin, Kabid Hubungan Industrial Disnaker Gresik Utut Adianto, jajaran Pejabat Utama Polres Gresik, serta sejumlah pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh dari berbagai konfederasi dan federasi.
Dalam sambutannya, AKBP Ramadhan Nasution menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh perwakilan serikat pekerja.
Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi terbuka, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Menurutnya, hubungan kemitraan antara kepolisian, pemerintah daerah, perusahaan, dan pekerja perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi.
Kapolres juga menyoroti agenda pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik Tahun 2027. Persoalan pengupahan, kata dia, harus memperhatikan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha, kegiatan produksi, serta iklim investasi.
“Melalui silaturahmi ini, kami ingin membangun komunikasi dan kemitraan yang baik dengan seluruh serikat pekerja.
Apabila terdapat persoalan ketenagakerjaan, baik menyangkut hak-hak pekerja, dugaan tindak pidana di lingkungan kerja, maupun permasalahan lain yang berpotensi mengganggu kamtibmas, silakan segera dikomunikasikan kepada Polres Gresik,” ujar AKBP Ramadhan.
Ia menjelaskan, Desk Ketenagakerjaan Polres Gresik disiapkan sebagai wadah pelayanan, komunikasi, koordinasi, serta fasilitasi penanganan persoalan ketenagakerjaan sesuai tugas dan kewenangan Polri.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, Polres Gresik akan mengedepankan pendekatan persuasif, profesional, dan proporsional dengan melibatkan Disnaker serta instansi terkait.
Dengan demikian, setiap laporan dapat diklasifikasikan secara tepat. Persoalan yang mengandung unsur pidana akan ditangani sesuai ketentuan hukum, sedangkan perselisihan hubungan industrial dikoordinasikan dengan instansi yang memiliki kewenangan.
Selain Desk Ketenagakerjaan, Kapolres Gresik juga menegaskan dukungannya terhadap program Kapolri, yakni Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN).
Program tersebut diharapkan menjadi bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya warga yang belum memperoleh pekerjaan.
“Kami berharap POLIRAN tidak hanya menjadi program Polri semata, tetapi menjadi gerakan kolaboratif antara Polri, pemerintah daerah, perusahaan, serikat pekerja, dan seluruh elemen masyarakat.
Kehadiran Polri tidak hanya dirasakan dalam menjaga keamanan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap persoalan sosial yang dihadapi masyarakat,” tambahnya.
Kapolres mengungkapkan, Polres Gresik telah menjalin sinergi dengan Disnaker Kabupaten Gresik melalui sejumlah kegiatan, termasuk pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).
Ke depan, kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan job fair yang direncanakan berlangsung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka peluang kerja dan memperluas penyerapan tenaga kerja, terutama bagi masyarakat Kabupaten Gresik.
Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Gresik Zainul Arifin mengapresiasi inisiatif Kapolres Gresik dalam membangun sinergi melalui Desk Ketenagakerjaan.
Ia menyampaikan bahwa terdapat sejumlah agenda penting yang membutuhkan perhatian bersama, terutama pembahasan pengupahan dan penetapan UMK Gresik Tahun 2027.
Menurut Zainul, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Selanjutnya, Disnaker akan mempertemukan unsur serikat pekerja dan pengusaha melalui Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik.
Ia juga berharap keberadaan Desk Ketenagakerjaan dapat membantu melakukan mitigasi sejak dini terhadap berbagai persoalan hubungan industrial agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Serikat Pekerja Sampaikan Aspirasi
Dalam sesi pembahasan, Kasat Intelkam Polres Gresik AKP Bagas Indra Wicaksono memaparkan sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang kerap terjadi di lingkungan perusahaan.
Di antaranya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, pembayaran upah di bawah UMK, hak pesangon dan kompensasi yang tidak terpenuhi, perselisihan antara serikat pekerja dengan perusahaan, hingga dugaan pelanggaran ketentuan waktu kerja dan hak normatif pekerja.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antara Polres Gresik, Disnaker, dan serikat pekerja dalam mengidentifikasi serta mengklasifikasikan setiap laporan.
Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, penanganannya akan dikoordinasikan dengan Satreskrim.
Sementara persoalan yang tidak memenuhi unsur pidana akan dikoordinasikan dengan Disnaker untuk diselesaikan melalui mekanisme hubungan industrial.
Sejumlah pimpinan serikat pekerja turut menyampaikan aspirasi dan persoalan yang selama ini dihadapi buruh di Kabupaten Gresik.
Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain penerapan sistem outsourcing, dugaan pembayaran upah di bawah UMK, pemenuhan hak pesangon, serta kejelasan penanganan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan.
Para perwakilan buruh berharap Desk Ketenagakerjaan dapat berfungsi secara optimal dan memberikan kepastian terhadap penanganan setiap pengaduan.
Mereka juga mendorong adanya penyamaan persepsi antara kepolisian dan Disnaker mengenai batasan persoalan yang masuk ranah pidana maupun perselisihan hubungan industrial.
Selain itu, serikat pekerja mengusulkan agar komunikasi dan pertemuan dengan Kapolres Gresik dapat dilaksanakan secara rutin.
Mereka juga berharap pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum tetap mengedepankan pendekatan humanis, mengutamakan keselamatan, serta menghindari tindakan represif.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, AKBP Ramadhan Nasution menyatakan seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bersama jajaran terkait, khususnya Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, serta Disnaker Kabupaten Gresik.
Ia menegaskan bahwa Desk Ketenagakerjaan merupakan bagian dari program prioritas pimpinan Polri yang harus dijalankan secara serius, profesional, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan melalui Desk Ketenagakerjaan akan mendapatkan arahan pelayanan melalui SPKT untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan fungsi terkait. Apabila ditemukan unsur pidana, penanganannya akan diteruskan kepada Satreskrim sesuai ketentuan hukum.
“Kami dari Polres Gresik berkomitmen melaksanakan Desk Ketenagakerjaan secara maksimal. Setiap laporan dan pengaduan masyarakat akan kami tindak lanjuti dengan mengedepankan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi bersama Disnaker Kabupaten Gresik.
Kami ingin setiap persoalan mendapatkan penanganan yang tepat sesuai aturan dan kewenangan masing-masing,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Kapolres meminta Kasat Intelkam menjadwalkan kembali pertemuan bersama perwakilan serikat pekerja.
AKBP Ramadhan berharap komunikasi dan silaturahmi tersebut dapat berlangsung secara rutin dalam suasana terbuka dan konstruktif.
Melalui penguatan Desk Ketenagakerjaan dan program POLIRAN, Polres Gresik berharap tercipta hubungan industrial yang lebih kondusif, perlindungan hak-hak pekerja semakin diperhatikan, serta terbuka peluang kolaborasi untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Gresik.
(Redaksi)
