Sidoarjo, Vonisnews.com – Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Laskar Jenggolo Sidoarjo menyatakan siap menggelar aksi besar-besaran ke DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Jumat, 6 Februari 2026.
Aliansi tersebut terdiri dari Laskar Jenggolo Sidoarjo, Pemuda Pancasila, GRIB Jaya, LIRA, MADAS, GMBI, KORAK, ALAS, PBB (Pemuda Batak Bersatu), GMPI, FKPPI, YALPK, LMPP, serta sejumlah elemen masyarakat lainnya.
Aksi ini direncanakan sebagai bentuk kekecewaan atas hasil audiensi yang digelar pada Kamis, 5 Februari 2026 di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Dalam audiensi tersebut, aliansi menilai tidak ada hasil konkret yang dicapai karena tidak dihadiri oleh pihak DPRD Kabupaten Sidoarjo maupun Wakil Bupati Sidoarjo.
Menurut pernyataan perwakilan Aliansi Laskar Jenggolo, persoalan utama yang menjadi sorotan adalah ketidakharmonisan hubungan antara Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati H. Mimik Idayana, yang belakangan ramai diberitakan di media massa dan media sosial.
“Sebagai pimpinan daerah, seharusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat, bukan justru mempertontonkan konflik yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan,” ujar salah satu perwakilan aliansi.
Aliansi menilai dampak dari ketidakharmonisan tersebut mulai dirasakan secara nyata, khususnya di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi pemerintahan yang dinilai tidak lagi solid. Kondisi ini dikhawatirkan berimbas pada terhambatnya program pembangunan, penyaluran bantuan sosial, hingga menurunnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.
“Yang dirugikan jelas masyarakat. Jika konflik ini terus dibiarkan, fokus pembangunan dan kesejahteraan rakyat bisa terganggu,” lanjutnya.
Melalui aksi yang direncanakan, Aliansi Laskar Jenggolo menegaskan akan menekan Bupati dan Wakil Bupati agar mengesampingkan kepentingan pribadi serta segera berdamai demi kepentingan masyarakat luas. Selain itu, mereka mendesak DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk menjalankan fungsi pengawasan dan fasilitasi sebagai wakil rakyat, sekaligus berperan aktif dalam upaya mendamaikan pihak eksekutif.
Aliansi menyatakan akan menurunkan ratusan hingga ribuan massa dalam aksi tersebut. Mereka juga mengingatkan, apabila DPRD dinilai tidak mampu atau tidak mau mengambil peran, maka DPRD berpotensi dianggap ikut terlibat dalam pusaran kepentingan eksekutif.
“Kami berharap para pemimpin daerah kembali pada amanah rakyat. Jabatan adalah kepercayaan, jangan dikotori oleh kepentingan pribadi,” tegas perwakilan aliansi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Sidoarjo maupun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait rencana aksi tersebut.
(Yuda)
