Bali, Vonisnews.com — Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) Universitas Ngurah Rai (UNR) menyelenggarakan The 1st International Conference Public Policy, Gender Equality, Disability, and Social Inclusion: Towards the Achievement of the 2030 SDGs pada Selasa, 16 Desember 2025. Konferensi internasional ini diinisiasi bersama Institut KAPAL Perempuan, Yayasan Bali Sruti, dan Forum Kajian Gender Bali.
Melalui forum ilmiah ini, para penyelenggara berharap dapat menghimpun pemikiran, pengetahuan, serta pengalaman perjuangan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dari berbagai wilayah dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
Direktur Institut KAPAL Perempuan, Budhis Utami, menyampaikan bahwa tantangan kesetaraan gender di Indonesia masih sangat kuat. Hal tersebut dipengaruhi oleh budaya patriarki yang mengakar, keberagaman yang kerap terfragmentasi, serta kebijakan yang meski telah menjamin keadilan dan kesetaraan, namun belum dijalankan secara optimal.
“Ini tantangan di Indonesia sampai sekarang masih kuat. Budaya patriarki masih mengakar, keberagaman Indonesia masih terpecah-pecah, dan kebijakan yang sudah ada untuk menjamin keadilan serta kesetaraan belum dijalankan dengan baik,” ungkap Budhis Utami.
Ia menambahkan, konferensi ini akan membahas sejauh mana kebijakan publik mampu mendorong perubahan menuju keadilan dan kesetaraan bagi semua kalangan, khususnya perempuan dan kelompok miskin yang termarjinalkan.
“Melalui konferensi ini, kami berharap lahir rekomendasi kebijakan yang menjamin pemenuhan hak-hak perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal. Termasuk rekomendasi edukasi masyarakat dalam konteks sosial budaya yang masih patriarki, penguatan kepemimpinan perempuan dan kelompok marjinal, serta strategi advokasi di tingkat global,” jelasnya.
Menurut Budhis, demokrasi dan kemajuan suatu negara tidak akan terwujud tanpa kesetaraan gender dan penghargaan terhadap keberagaman identitas. Oleh karena itu, gerakan advokasi harus terhubung dari tingkat lokal hingga global untuk mendorong masyarakat yang inklusif dan adil.
Dalam konferensi internasional ini dipresentasikan sebanyak 70 artikel ilmiah yang terbagi dalam sejumlah tema, di antaranya kebijakan sosial dan kultural, kebijakan global melalui Sustainable Development Goals (SDGs), kepemimpinan perempuan, serta reformasi kebijakan. Kegiatan ini juga diikuti peserta dari berbagai negara, seperti Malaysia, India, Australia, dan Rusia.
Sementara itu, Rektor Universitas Ngurah Rai, Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti, M.M., M.Hum., menyampaikan bahwa Program Studi Administrasi Publik FISHUM UNR telah mengadopsi kurikulum gender dalam dua mata kuliah. Menurutnya, kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan perempuan, tetapi juga laki-laki, sehingga keduanya harus diposisikan setara.
“Bagaimana kesetaraan gender itu bisa diupayakan setara mungkin. Kami juga berharap konferensi internasional ini tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi dapat berlanjut di masa mendatang,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa percepatan perubahan sosial-budaya, ekonomi, politik, dan ekologis di tingkat global maupun nasional menuntut kebijakan publik yang mampu menjangkau kelompok marginal, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Hal inilah yang melatarbelakangi pentingnya konferensi internasional tersebut.
Data Indeks Gender SDGs Equal Measures 2030 (EM2030) menunjukkan hampir 40 persen negara dengan populasi lebih dari satu miliar perempuan dan anak perempuan mengalami stagnasi atau kemunduran capaian kesetaraan gender pada periode 2019–2022. Bahkan, proyeksi global EM2030 memperkirakan bahwa tanpa percepatan signifikan, dunia baru akan mencapai kesetaraan gender dalam 97 tahun.
Selain itu, laporan UNDP melalui Gender Social Norms Index (GSNI) 2023 mengungkapkan bahwa 9 dari 10 orang masih memiliki bias terhadap perempuan, termasuk 50 persen yang meyakini bahwa laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin politik. Fakta ini menegaskan bahwa perubahan kebijakan publik harus berjalan beriringan dengan transformasi norma sosial.
Konferensi ini menghadirkan pembicara plenary dari berbagai negara dan latar belakang, antara lain Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti, M.M., M.Hum. (Rektor Universitas Ngurah Rai, Indonesia), Aarushi Khana (Asia Pacific Regional Lead, Equal Measures EM2030, India), Farid Muttaqin (Ph.D. Candidate Sociocultural Anthropology, Binghamton University, New York), Dr. Rosalia (Lia) Sciortino Sumaryono (Associate Professor Mahidol University dan Presiden SEA Junction, Bangkok), serta Misiyah (Head of Executive Board, Institut KAPAL Perempuan, Indonesia).
Melalui konferensi ini, diharapkan lahir gagasan dan rekomendasi konkret untuk mendorong kebijakan publik yang lebih adil, setara, dan inklusif dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.
(Budi)
