DENPASAR, Vonisnews.com – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, menyepakati percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Bali.
Kesepakatan tersebut terungkap dalam pertemuan di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Jumat (3/10/2025), yang membahas strategi pembangunan permukiman layak huni berstandar internasional namun tetap berpijak pada kearifan lokal.
Dalam paparannya, Koster menyinggung dampak banjir besar akibat curah hujan tertinggi dalam 70 tahun terakhir. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah menyalurkan bantuan Rp15 juta per kepala keluarga terdampak, termasuk ganti rugi Rp3,4 miliar bagi pedagang Pasar Badung.
“Seluruh rumah yang rusak sudah tertangani, jalan dan jembatan sedang diperbaiki, serta empat sungai besar akan diaudit dan direhabilitasi,” jelas Koster.
Namun, ia menyoroti masih adanya 33.086 RTLH di Bali, terutama di Karangasem. Target penyelesaian ditetapkan pada 2029 dengan dukungan APBN, APBD, CSR, hingga gotong royong ASN. Dari jumlah tersebut, lebih dari 12 ribu rumah akan dibantu melalui dana APBN, sementara provinsi akan menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk kabupaten/kota dengan fiskal lemah.
“Kalau alokasi perumahan ditambah pada 2026, penyelesaian RTLH di Karangasem, Gianyar, Jembrana, dan Bangli bisa lebih cepat. Bali harus tampil sebagai wajah terbaik Indonesia,” tegas Koster, sembari menekankan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun sebagai pedoman utama pembangunan.
Sementara itu, Wamen Fahri Hamzah menegaskan Bali merupakan etalase Indonesia di mata dunia dengan kunjungan 6,5 juta wisatawan mancanegara per tahun. Oleh karena itu, penataan permukiman harus mengacu pada standar internasional.
“Kawasan pesisir Bali harus berkembang menjadi kampung nelayan modern yang higienis dan menarik wisatawan,” ujarnya.
Fahri juga mendorong penerapan konsep rumah bersusun dua hingga tiga lantai untuk kawasan perkotaan tanpa melanggar aturan budaya setempat. Secara nasional, pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu rumah dan hingga 1 juta unit ke depan, termasuk menata 12 km² kawasan kumuh di Bali mulai 2025.
(Budi)
