Oleh: Basa Alim Tualeka (obasa)
Indonesia, Vonisnews.com – Dunia tengah menghadapi krisis ekonomi global. Negara maju maupun berkembang sama-sama berjuang melawan inflasi, lonjakan harga energi, krisis pangan, dan melemahnya daya beli masyarakat.
Indonesia tidak luput dari dampaknya: harga kebutuhan pokok naik, pengangguran meningkat, dan ketidakpastian investasi terus menghantui.
Namun ironisnya, di tengah situasi sulit ini, justru muncul aksi-aksi demonstrasi yang berujung anarkis, penjarahan, hingga kerusuhan. Pertanyaannya: apakah dengan amarah massa, pembakaran, dan perusakan, masalah ekonomi bisa selesai? Jawabannya jelas: tidak.
Jalan keluar hanya bisa dicapai lewat kebijakan pro-rakyat, pemerintahan yang transparan, aparat keamanan yang humanis, serta wakil rakyat yang benar-benar berpihak pada rakyat.
Kelemahan pemerintah dalam merespons krisis memperburuk keresahan rakyat.
Lamban dan tidak konsisten: kebijakan sering terlambat dan tidak sinkron antar kementerian.
Kurang transparansi: penyaluran bansos dan stimulus rawan penyimpangan.
Korupsi: kasus bantuan sosial dan proyek publik menurunkan kepercayaan masyarakat.
Beban pajak baru: kebijakan pajak di tengah kesulitan rakyat hanya menambah derita.
Aparat seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan momok yang menakutkan. Faktanya:
Demo damai sering direspons represif.
Saat kerusuhan pecah, aparat justru lamban bergerak.
Minim humanisme sehingga menambah trauma rakyat.
Harapan rakyat pada politisi justru kerap dikhianati.
Lebih sibuk pencitraan daripada mencari solusi.
Lemah dalam kontrol terhadap pemerintah.
Politik transaksional membuat rakyat hanya diingat saat kampanye.
Korupsi menambah apatisme masyarakat terhadap politik.
Demonstrasi adalah hak demokrasi, tapi bila anarkis, akibatnya fatal:
1. Ekonomi lumpuh, pasar dan transportasi terganggu.
2. Kerukunan sosial rusak.
3. Negara menanggung kerugian besar.
4. Citra Indonesia di mata dunia memburuk.
1. Program Pro-Rakyat Tanpa Pajak Baru: hentikan kebijakan pajak tambahan, pangkas proyek mercusuar, alihkan dana untuk kebutuhan rakyat, dan salurkan subsidi tepat sasaran.
2. Buka Lapangan Pekerjaan: perkuat UMKM, fokus pada industri padat karya, serta jalankan program padat karya di desa.
3. Kedaulatan Pangan dan Energi: investasi di pertanian, perikanan, dan energi terbarukan.
4. Pendidikan dan Keterampilan Rakyat: pelatihan kerja gratis, link and match dunia pendidikan dengan industri.
5. Pemerintahan Bersih dan Transparan: pemberantasan korupsi dan digitalisasi transparansi anggaran.
6. Keamanan Humanis dan Demokrasi Sehat: aparat harus mengawal demo damai, politisi wajib turun langsung menyerap aspirasi rakyat.
Krisis ekonomi global memang berat, tetapi juga momentum untuk berbenah. Demo anarkis tidak akan menyelesaikan masalah, justru menambah beban bangsa. Solusi nyata ada pada kebijakan pro-rakyat: menekan harga pokok, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, menghentikan beban pajak baru, meningkatkan keterampilan masyarakat, serta menghadirkan pemerintahan yang bersih dan aparat yang humanis.
Indonesia pernah melalui masa-masa sulit. Dengan kepemimpinan jujur, kebijakan berpihak pada rakyat, dan semangat gotong royong, bangsa ini pasti mampu melewati badai krisis dan bangkit lebih kuat.(Red)
