JAKARTA, Vonisnews.com – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus menghadapi tantangan besar, terutama dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.
Mereka berharap DPR dan pemerintah dapat memberikan dukungan lebih nyata, mulai dari pelatihan hingga bantuan permodalan, untuk membantu UMKM bertahan dan berkembang di tengah situasi ekonomi yang semakin kompetitif.
Tantangan UMKM di Tengah Persaingan Ketat
Selain persaingan yang semakin sengit, para pelaku UMKM mengeluhkan masalah permodalan, pemasaran, hingga kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil. Keanu, pelaku UMKM di bidang makanan, mengungkapkan bahwa kendala utama dalam bisnisnya adalah pemasaran.
“Produknya sudah bagus, tapi karena marketingnya belum maksimal, orang-orang jadi belum tahu untuk membeli. Saya berharap ada pelatihan marketing yang bisa membantu kami,” ungkap Keanu, yang menjalankan usaha cemilan sejak 2020.
Senada dengan itu, Fauzan, pengelola agensi kreatif yang membantu branding UMKM, menyoroti kurangnya platform promosi bagi UMKM, terutama di daerah terpencil.
“Sosial media saja belum cukup. Harus ada lebih banyak event atau platform yang mendukung UMKM memperkenalkan produknya,” jelas Fauzan.
Masalah Lain: Modal dan Perizinan
Pengamat UMKM, Siti Nurjanah, menambahkan bahwa literasi keuangan yang rendah seringkali menjadi hambatan bagi pelaku UMKM untuk mengelola modal. Selain itu, persoalan perizinan dan sertifikasi, seperti halal atau standar ekspor, juga masih menjadi kendala utama.
“Pemerintah perlu mengadakan pelatihan yang terukur dan sesuai sasaran, seperti menonjolkan produk unggulan daerah,” ujar Siti. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan UMKM.
Harapan kepada DPR dan Pemerintah
Pelaku UMKM berharap DPR dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelatihan yang relevan, khususnya dalam pemasaran dan branding. Selain itu, regulasi yang memihak, akses permodalan, dan bantuan pemasaran juga menjadi harapan besar bagi mereka.
Abdul Rahim, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM, menjelaskan bahwa sinergi dengan BUMN telah membantu beberapa UMKM di daerah untuk menekan biaya pengiriman dan memperluas pasar. Namun, tantangan pemasaran tetap menjadi isu utama, terutama bagi pelaku usaha di wilayah terpencil dengan akses pasar yang terbatas.
“Di Pulau Belitung, pemasaran jadi kendala utama karena pasar lokal yang terbatas. Kami berharap ada lebih banyak program untuk membantu promosi produk ke luar daerah atau internasional,” ungkap Abdul.(Devi)
