DENPASAR, Vonisnews.com – Perguruan tinggi dan satuan pendidikan di Bali diminta mengambil peran yang lebih luas dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), tidak semata sebagai lembaga pencetak lulusan, tetapi juga sebagai pusat peningkatan keterampilan masyarakat secara berkelanjutan.
“Pendidikan harus dilihat sebagai proses belajar sepanjang hayat. Kampus dan sekolah perlu hadir sebagai ruang peningkatan kapasitas SDM, bukan hanya tempat memperoleh ijazah,” ujar Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI Bali), Prof. Dr. Drs. I Made Suarta, S.H., M.Hum., di Denpasar, Senin (9/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Suarta menanggapi rilis Perkembangan Indikator Sosial-Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2025 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Data tersebut menunjukkan struktur pendidikan tenaga kerja di Bali masih didominasi lulusan pendidikan dasar.
BPS mencatat hampir 30 persen tenaga kerja di Bali berpendidikan SD ke bawah, disusul lulusan SMP dan SMA. Sementara itu, proporsi tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan tinggi masih berada di bawah 20 persen.
Menurut Prof. Suarta, kondisi tersebut menjadi tantangan serius di tengah perubahan struktur ekonomi yang menuntut tenaga kerja adaptif, memiliki keterampilan spesifik, serta kemampuan belajar berkelanjutan.
“Ironisnya, akses pendidikan memang membaik, tetapi sistem pendidikan belum sepenuhnya berfungsi sebagai pengungkit kualitas SDM,” ujarnya.
BPS juga mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025 mencapai 79,37, masuk kategori tinggi.
Namun, laju peningkatan IPM Bali dalam lima tahun terakhir tercatat lebih lambat dibandingkan rata-rata nasional.
Pada dimensi pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) Bali mencapai 13,63 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) baru 9,75 tahun atau setara jenjang SMP.
“Angka rata-rata lama sekolah ini menunjukkan bahwa pendidikan kita masih menghadapi persoalan keberlanjutan. Banyak penduduk belum menuntaskan pendidikan menengah atas,” kata akademisi yang juga tergabung dalam Tim Percepatan Pembangunan Bali 2025–2030 tersebut.
Dalam konteks itu, Prof. Suarta menilai program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang digagas Pemerintah Provinsi Bali dapat menjadi langkah strategis untuk memperbaiki struktur pendidikan masyarakat.
Program ini dinilai sejalan dengan upaya peningkatan kualitas SDM, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan akses pendidikan tinggi.
Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan SKSS harus dibarengi dengan jaminan kualitas pendidikan serta relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Akademisi yang juga menjabat Ketua APTISI Bali ini menambahkan, meskipun jumlah pekerja formal di Bali kini sedikit lebih tinggi dibandingkan pekerja informal, perubahan tersebut belum diiringi peningkatan signifikan tingkat pendidikan tenaga kerja.
“Transformasi ketenagakerjaan kita masih bersifat kuantitatif, belum menyentuh aspek kualitas SDM,” tegasnya.
Ke depan, Prof. Suarta mendorong kebijakan pendidikan yang lebih menekankan keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan riil masyarakat serta dunia kerja.
Perguruan tinggi, menurutnya, perlu membuka ruang pendidikan yang lebih inklusif melalui pelatihan keterampilan, program singkat, serta sistem pendidikan fleksibel bagi berbagai kelompok usia.
“Jika pendidikan tidak segera bertransformasi, capaian IPM yang tinggi berisiko tidak berbanding lurus dengan daya saing SDM Bali di masa depan,” tandasnya.
(Budi)
