Denpasar, Vonisnews.com – Sekretaris ARUN Bali (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara), Anak Agung Gde Agung Aryawan yang akrab disapa Gung De, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan tata ruang di Bali yang dinilai tidak berpihak kepada petani dan masyarakat kecil.
Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini justru memperlihatkan ironi dalam pembangunan pariwisata. Ia mengibaratkan petani di kawasan persawahan sebagai tontonan bagi wisatawan, sementara manfaat ekonomi terbesar justru dinikmati oleh pemilik hotel, vila, dan restoran yang berdiri di sekitar lahan pertanian.
“Di kebun binatang, hewan yang menjadi tontonan mendapatkan makan dan perawatan. Namun petani yang menjadi bagian dari panorama wisata harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” ujar Gung De dalam keterangannya.
Ia menyoroti keberadaan berbagai akomodasi wisata yang dibangun di kawasan persawahan dengan menjual keindahan alam dan aktivitas pertanian sebagai daya tarik utama. Wisatawan membayar mahal untuk menikmati pemandangan sawah dan kehidupan petani, tetapi para petani dinilai belum memperoleh kesejahteraan yang sebanding dengan kontribusi mereka terhadap industri pariwisata.
Gung De menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dianggap belum mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan hak bagi masyarakat. Ia mempertanyakan adanya perbedaan zonasi di tengah kawasan persawahan yang memungkinkan pembangunan hotel, vila, maupun restoran pada lokasi tertentu.
Menurutnya, perubahan zonasi dari kawasan hijau menjadi zona pemukiman atau akomodasi wisata patut menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pemanfaatan ruang. Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri proses perubahan tata ruang dan penerbitan izin pembangunan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Selain itu, Gung De menyoroti kondisi petani yang masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari pendapatan yang rendah hingga kerusakan jaringan irigasi di sejumlah wilayah. Sementara itu, sektor pariwisata terus berkembang dengan nilai ekonomi yang besar.
Ia menyebut fenomena tersebut dapat ditemukan di sejumlah kawasan Bali seperti Canggu, Ubud, hingga beberapa wilayah di Kota Denpasar yang masih memiliki hamparan sawah produktif. Menurutnya, keuntungan ekonomi dari keindahan lanskap pertanian lebih banyak dinikmati pelaku usaha pariwisata dibandingkan masyarakat yang menjaga dan mengelola lahan pertanian tersebut.
ARUN Bali mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata ruang agar pembangunan pariwisata berjalan selaras dengan perlindungan lahan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Organisasi tersebut juga meminta transparansi dalam setiap proses perubahan zonasi guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.
(Budi)
