DENPASAR, vonisnews.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Dialog Kenegaraan bertemakan “Tata Kelola Sampah Terpadu Berbasis Ekosistem Masyarakat Daerah” di Ruang Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (25/9/2026).
Dialog tersebut dihadiri Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, anggota DPD RI perwakilan Bali, di antaranya Rai Mantra, Komang Merta Jiwa, dan Ni Luh Jelantik. Hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra yang mewakili Gubernur Bali, serta mahasiswa Universitas Udayana (Unud).
Dalam sambutannya, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pilah sampah nasional. Menurutnya, kekuatan sosial yang dimiliki Bali, mulai dari desa adat, banjar, rumah tangga hingga sektor industri pariwisata, merupakan modal penting dalam membangun tata kelola sampah berbasis masyarakat.
“Kalau Bali mulai memilah, Indonesia harus ikut berbenah. Pemilahan sampah harus bisa menjadi budaya,” terang Sultan.
Ia menyampaikan, Bali memiliki modal sosial yang kuat melalui desa adat, banjar, semangat gotong royong, awig-awig, dan pararem. Kekuatan tersebut dinilai dapat menjadi fondasi untuk membangun kedisiplinan masyarakat dalam mengurangi, memilah, serta mengolah sampah sejak dari sumbernya.
Sultan juga menekankan bahwa persoalan sampah tidak semestinya hanya dipandang sebagai beban. Dengan sistem pengelolaan yang tepat, sampah dapat memberikan nilai tambah, menghasilkan energi, sekaligus membuka peluang lapangan kerja.
“Karena masalah persoalan sampah seharusnya tidak berakhir menjadi beban. Dengan sistem yang tepat, sampah dapat menjadi nilai, energi, dan lapangan kerja,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Bali melalui Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan bahwa persoalan sampah menjadi salah satu program prioritas yang mendesak bagi Pemerintah Provinsi Bali.
Menurutnya, kompleksitas persoalan sampah dipengaruhi berbagai faktor, antara lain kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi dan pariwisata, perkembangan teknologi, hingga tingkat kesadaran masyarakat.
“Karena itu, Bali terus mendorong perubahan paradigma dari sekadar mengangkut dan membuang menjadi mengurangi, memilah, mengolah, dan hanya menyisakan residu,” kata Dewa Made Indra.
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali I Made Dwi Arbani menambahkan, pengelolaan sampah berbasis sumber terus diperkuat melalui sinergi antara desa/kelurahan dengan desa adat.
Saat ini, Bali tercatat memiliki 292 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan 962 bank sampah umum.
“Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama. Sinergi menjadi kunci untuk mewujudkan Bali yang hijau, bersih, dan indah,” tambahnya.
Dialog Kenegaraan DPD RI tersebut menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, desa adat, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan.
(Budi)
