UPMI Dukung Penuh Kebijakan Budaya, Seni, dan Adat Bali

Denpasar Bali, Vonisnews.com – Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI), Prof. Dr. Drs. I Made Suarta, SH, M.Hum, bersama seluruh civitas akademika UPMI, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali terpilih periode 2025-2030, Wayan Koster-Nyoman Giri Prasta.

Prof. Made Suarta mengapresiasi langkah pemerintah yang berpihak pada pelestarian budaya, seni, adat istiadat, dan tradisi Bali. Salah satu kebijakan yang diapresiasi adalah penggunaan busana adat Bali, perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, serta sastra Bali.

“Kebijakan ini memberikan landasan kuat bagi desa adat serta pemajuan budaya Bali, seperti kain tenun endek Bali, festival seni, program jantra tradisi Bali, hingga pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung,” ujar Prof. Made Suarta, Rabu (29/1/2025).

Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut telah dijalankan sejak periode 2018-2023 dan akan terus berlanjut hingga periode 2025-2125, dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Bali Era Baru selama 100 tahun ke depan.

“Kami di UPMI tegak lurus dengan pemerintah dan akan melaksanakan program Gubernur Bali Wayan Koster 100 persen,” tegasnya.

Dukungan UPMI diwujudkan melalui berbagai program akademik, seperti lomba menulis aksara Bali di lontar, pidato berbahasa Bali, serta penerapan bahasa dan budaya Bali dalam lingkungan kampus.

“Kami juga mengenakan pakaian adat Bali setiap hari Kamis, sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan pemerintah,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster, dalam kunjungannya ke UPMI, menegaskan bahwa visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” telah menanamkan fondasi pembangunan Bali selama 100 tahun ke depan.

“Ke depan, kami akan semakin memperkuat program Pro Krama Bali yang mencakup budaya, seni, tradisi, dan kelestarian alam Bali,” ujar Wayan Koster.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini bukan hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk anak cucu masyarakat Bali sebagai penerus pembangunan Pulau Dewata.

“Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memastikan Bali tetap ajeg, menjaga keharmonisan, kesucian budaya, serta kelestarian alamnya,” pungkasnya.(Budi)