Warga Bali Desak Kenaikan UMP Setara Jakarta, Tekanan Biaya Adat dan Budaya Jadi Sorotan

Bali, Vonisnews.com ––Sebagai daerah pariwisata berbasis budaya, kebutuhan biaya hidup masyarakat Bali terus meningkat dari tahun ke tahun. Tidak hanya biaya konsumsi harian, tetapi juga kebutuhan adat dan budaya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali. Kondisi ini mendorong desakan agar Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali dinaikkan secara signifikan hingga setara dengan Jakarta, yakni sekitar Rp 5,2 juta per bulan.

Tingginya biaya hidup Bali diperburuk oleh mahalnya harga berbagai kebutuhan pokok dan bahan upacara adat. Banyak barang di pasaran mengikuti harga internasional, mulai dari buah dan daging impor hingga janur yang kini didatangkan dari luar Bali akibat menyusutnya lahan pertanian. Situasi inilah yang mendapat sorotan tajam dari Anak Agung Aryawan, Sekretaris ARUN Bali sekaligus aktivis sosial dan kritikus kebijakan publik.

Agung Aryawan menilai, hilangnya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi hotel, vila, restoran, dan akomodasi wisata lainnya menyebabkan Bali kekurangan bahan baku upacara adat. Janur, bumbu, buah, dan bahan ritual lainnya menjadi semakin mahal karena suplai dari luar daerah.

“Harga bahan baku untuk ajegkan adat budaya Bali makin tinggi, tetapi upah pekerja tidak mengikuti. Akibat tekanan ekonomi, angka bunuh diri juga ikut meningkat,” kata Agung.

Upah Hotel Jomplang: Bali dan Singapura Punya Tarif Sama, Gaji Beda Jauh

Agung juga mengkritik Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Bali yang dinilai kurang berpihak pada pekerja, terutama buruh hotel dan sektor pariwisata lainnya. Ia mencontohkan hotel-hotel besar asal Singapura yang gajinya mampu mencapai Rp 65 juta per bulan di negara asalnya, tetapi ketika membuka cabang di Bali, harga kamar tetap tinggi namun gaji karyawan jauh lebih rendah.

“Lucu dan tidak masuk akal. Tarif kamar di Bali dan Singapura sama, tapi upah karyawan jomplang. Pemerintah harus membuat kajian dan keberpihakan nyata,” tegasnya.

Berdasarkan laporan pemerintah daerah yang kerap menyebut pertumbuhan ekonomi Bali tinggi serta operasi pasar yang rutin digelar untuk menekan inflasi, Agung menilai seharusnya UMP Bali justru menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Ia menilai program pasar murah maupun bantuan Hari Raya sebesar Rp 2 juta dari Pemkab Badung tidak menyelesaikan akar persoalan. Dengan slogan “Gumi Sugih” atau daerah kaya, Badung disebut semestinya menetapkan upah minimal Rp 5,6 juta per bulan, bukan hanya Rp 3,5 juta yang masih kalah dari Bogor dengan UMR Rp 5,1 juta.

Desakan UMP Bali Naik: Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Harus Jadi Dasar

Agung meminta pemerintah daerah segera menaikkan UMP dan UMK di seluruh Bali dengan memakai formula batas atas, bukan batas bawah. Pertumbuhan ekonomi tinggi dan inflasi yang juga tinggi harus menjadi pertimbangan realistis untuk menentukan upah layak.

Ia juga mengingatkan bahwa biaya adat yang wajib dipikul masyarakat mulai dari les tari, pembelian pakaian endek, hingga berbagai program budaya seperti Wana Kerthi dan Danu Kerthi harus masuk dalam perhitungan biaya hidup masyarakat Bali.

“Masyarakat diwajibkan menjaga adat, budaya, dan tradisi agar pariwisata Bali tetap hidup. Tapi pemerintah tidak memberi perhatian pada upah layak. Sementara pengusaha dan investor justru mengeksploitasi alam dan budaya demi keuntungan dolar yang sangat tinggi,” kritik Agung menutup pernyataannya.

Desakan ini kian menguat di masyarakat, yang berharap pemerintah Bali berani mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan warga di tengah mahalnya biaya hidup dan tingginya beban adat.

(Budi)