SURABAYA, Vonisnews.com – Penetapan tersangka terhadap AM selaku Kepala Dinas ESDM Jawa Timur serta OS yang menjabat sebagai Kabid Pertambangan sekaligus Ketua Tim Pengelolaan Air Tanah ESDM Jatim menandai babak baru dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kasus tersebut kini sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, khususnya jajaran Asisten Pidana Khusus, untuk melakukan pengembangan, pendalaman perkara hingga ke tahap penuntutan demi menegakkan keadilan.
Peristiwa ini pun mengejutkan banyak pihak, terutama di kalangan pejabat eselon II Pemprov Jatim. Dugaan pemerasan yang mengarah pada pelanggaran Pasal 12 huruf e dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi sorotan serius, sekaligus menimbulkan keprihatinan luas.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur dan Indonesia Timur, Heru Satriyo, menyampaikan bahwa situasi ini harus disikapi dengan bijaksana dan tidak diseret ke dalam opini liar yang belum tentu benar.
Ia menyoroti maraknya spekulasi yang berkembang di masyarakat, mulai dari mengaitkan kasus ini dengan pejabat sebelumnya hingga menyeret pihak lain yang tidak relevan, termasuk lingkaran pimpinan daerah.
“Dalam kondisi seperti ini, penting bagi semua pihak untuk menahan diri dan tidak membangun opini berbasis asumsi. Kita harus kembali pada fakta hukum yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.
Menurut Heru, kasus ini seharusnya menjadi momentum refleksi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur untuk memperkuat integritas serta memperbaiki sistem pengawasan internal.
Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh ternodai oleh praktik-praktik koruptif. Sebaliknya, semangat pengabdian harus menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.
“Yang terjadi hari ini harus menjadi evaluasi mendalam, baik dari sisi perilaku maupun kebijakan. Ini pengingat bahwa orientasi utama kita adalah kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan pribadi,” tegasnya.
Heru juga mengajak seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk kembali meneguhkan komitmen dalam bekerja secara profesional, serta menjaga loyalitas terhadap kepemimpinan daerah.
Menurutnya, posisi gubernur sebagai simbol pemerintahan daerah harus dihormati dan dijaga marwahnya, mengingat legitimasi yang diperoleh melalui pilihan mayoritas masyarakat.
“Sudah saatnya kita mengedepankan narasi pengabdian, kepatuhan, dan loyalitas dalam menjalankan amanah negara. Semua itu demi memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak muncul ego sektoral di kalangan pejabat, yang justru dapat merusak semangat kebersamaan dalam membangun Jawa Timur.
Di akhir pernyataannya, Heru berharap peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk menjaga integritas serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Bravo Provinsi Jawa Timur. Mari bersama menjaga wajah pembangunan daerah dengan menjunjung tinggi nilai integritas dan pengabdian,” pungkasnya.
(Redaksi: Devi)
