Surabaya, Vonisnews.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur mendesak Gubernur Jawa Timur untuk segera mencopot Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jawa Timur, Sherlita, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Kabiro Adpim) Setdaprov Jatim, Pulung Chautsar.
Desakan ini muncul menyusul peristiwa peretasan situs resmi Kominfo Jatim yang dinilai mencoreng nama baik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ketua MAKI Jatim, Heru MAKI, menyampaikan bahwa peretasan tersebut menunjukkan kegagalan Kadis Kominfo dalam mengamankan infrastruktur digital dan menjaga wibawa institusi pemerintahan.
“Ini konteksnya adalah menjaga marwah dan kehormatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tegas Heru dalam pernyataannya kepada MAKINews.com.
Menurutnya, pengakuan Kadis Kominfo yang menyatakan bahwa peretasan memang terjadi dan tengah dievaluasi, justru semakin memperkuat indikasi lemahnya sistem pengamanan serta ketidaksiapan lembaga tersebut dalam menghadapi ancaman digital.
Tak hanya itu, MAKI Jatim juga menyoroti tidak adanya upaya konkret dari Biro Adpim dalam meredam isu liar dan penggiringan opini publik terkait pemanggilan Ibunda Gubernur Jatim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dana hibah.
“Opini-opini negatif yang berkembang tidak dibarengi dengan narasi yang komprehensif. Seolah dibiarkan liar tanpa kendali. Di sinilah peran Biro Adpim seharusnya hadir,” ungkap Heru.
Ia menilai, baik Kominfo Jatim maupun Biro Adpim telah gagal menjalankan tugas strategis mereka sebagai penjaga citra pemerintah dan pengelola komunikasi publik. Bahkan, Heru menyebut peningkatan anggaran di dua instansi tersebut justru tidak sejalan dengan performa yang ditunjukkan.
“Lucu, anggaran Kominfo dan Biro Adpim ditambah, tapi kinerjanya melempem dan tidak punya SOP yang jelas,” sindirnya.
Heru juga memastikan bahwa MAKI Jatim akan membuka laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dua instansi tersebut. Ia menegaskan bahwa keberadaan keduanya seharusnya menjadi garda terdepan dalam membangun narasi pembangunan yang konstruktif di Jawa Timur.
Terkait kasus dana hibah yang menyeret beberapa nama, Heru menegaskan keyakinannya bahwa Ibunda Gubernur Jawa Timur tidak terlibat sama sekali.
“Catat itu! Kami bahkan sudah mengeluarkan surat tugas untuk tim hukum MAKI Jatim agar mendampingi dan membela Ibunda Gubernur, baik diminta maupun tidak diminta,” tegasnya.
Heru MAKI memastikan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk upaya pendiskreditan terhadap Ibunda Gubernur Jatim, dan siap menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi tanpa dasar hukum yang kuat.(Dv)
