Surabaya, Vonisnews.com – Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (AMI) mengumumkan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di dua titik utama di Surabaya dalam waktu dekat. Lokasi tersebut adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Jawa Timur dan Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan kelalaian dan pembiaran yang dilakukan oleh Kalapas, KPLP, Kamtib, Karutan, dan KPR di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Jawa Timur. AMI menuding para pejabat tersebut telah membiarkan maraknya peredaran narkotika jenis sabu dan penggunaan handphone ilegal di dalam lapas.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, menyebut beberapa lapas dan rutan di Jawa Timur kini bak “Las Vegas” tempat berbagai pelanggaran hukum dibiarkan begitu saja. Menurut Baihaki, ada ketidakprofesionalan dan dugaan keterlibatan petugas dalam praktik pungli, peredaran HP, dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Ia menyebut ini melukai semangat reformasi birokrasi.
Dalam pernyataannya, AMI mendesak agar seluruh oknum sipir dan pejabat lapas yang terbukti melakukan pelanggaran dicopot, dipecat, dan dipenjarakan. “Kami tidak ingin lapas dan rutan menjadi ladang bisnis gelap,” tegas Baihaki.
AMI juga menyerukan agar Kementerian Hukum dan HAM, Komisi III DPR RI, Komisi XIII DPR RI, serta Komisi A DPRD Jawa Timur turun tangan untuk melakukan investigasi independen dan terbuka. Mereka meminta adanya audit dan inspeksi mendadak ke seluruh lapas dan rutan, serta melibatkan lembaga pengawasan eksternal dan masyarakat sipil.
Menurut laporan AMI, banyak keluarga narapidana yang harus membayar sejumlah uang demi mendapatkan fasilitas tertentu di dalam lapas dan rutan. Hal ini, kata Baihaki, menjadi “darurat moral dan hukum” yang harus segera diatasi.
Aksi demonstrasi yang akan digelar AMI ini dipastikan berlangsung damai namun tegas. Mereka telah menyiapkan ratusan hingga ribuan peserta dari anggota, simpatisan, dan jaringan organisasi sipil lainnya. AMI menekankan bahwa aksi ini tidak bertujuan untuk menentang negara, melainkan sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi lapas dan rutan sebagai tempat rehabilitasi yang manusiawi.
AMI juga mengingatkan pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia, untuk tidak menutup mata. Mereka menilai jika pemerintah tidak segera bertindak, akan terjadi krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Masyarakat pun kini menanti: akankah pemerintah bertindak cepat dan tegas, atau membiarkan lapas dan rutan menjadi arena transaksi ilegal. (Red)
