JAKARTA, Vonisnews.com – Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, yang juga telah dikukuhkan sebagai Ketua BMPS Nasional, melakukan audiensi strategis dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu) Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si., di Jakarta.
Pertemuan tersebut turut didampingi Direktur Pendidikan Bimas Hindu, Dr. I Ketut Sudarsana, S.Ag., M.Pd.H., dan dihadiri Marsda TNI (Purn) Dr. I Nyoman Trisantosa, S.IP., M.Tr.(Han). Agenda utama audiensi membahas langkah besar transformasi pendidikan Hindu di Indonesia, khususnya rencana pembentukan Majelis Pendidikan Hindu.
Gede Ngurah Ambara Putra menjelaskan, pembentukan Majelis Pendidikan Hindu digagas oleh para penyelenggara sekolah swasta dan yayasan berbasis Hindu sebagai upaya menyatukan visi serta meningkatkan standar mutu pendidikan.
“Kami berharap pembentukan majelis ini dapat menyatukan visi dan menciptakan standarisasi kualitas sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan yayasan Hindu,” ujar Ngurah Ambara, Senin (26/1/2026).
Selain itu, BMPS Provinsi Bali juga mendorong terciptanya wadah sinergi bagi para penyelenggara pendidikan Hindu agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat serta kualitas pendidikan yang merata di tingkat regional maupun nasional.
Dalam pertemuan tersebut, respons Dirjen Bimas Hindu dinilai sangat positif. Menurut Ngurah Ambara, Dirjen memandang Majelis Pendidikan Hindu akan membawa dampak signifikan dalam penguatan karakter peserta didik sekaligus mendorong profesionalisme tenaga pendidik Hindu.
Audiensi tersebut juga membahas implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendirian Sekolah Hindu. BMPS Provinsi Bali menilai regulasi ini sebagai payung hukum yang sangat krusial bagi pengembangan pendidikan Hindu di Bali dan Indonesia.
“PMA Nomor 2 Tahun 2024 memberikan kepastian hukum serta kemudahan bagi yayasan dalam mendirikan dan mengembangkan satuan pendidikan. Ini peluang besar bagi Bali untuk melegitimasi lembaga pendidikan keagamaan agar memperoleh perhatian dan fasilitas setara dari negara,” imbuhnya.
Lebih lanjut, BMPS Provinsi Bali berharap pengakuan terhadap lembaga pendidikan Hindu seperti Widya Alaya dapat diperkuat dalam revisi Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Targetnya, Widya Alaya dapat sejajar dengan madrasah dan sekolah keagamaan lainnya dalam sistem birokrasi serta anggaran nasional.
“Harapan kami, Widya Alaya dapat masuk secara eksplisit dalam Sisdiknas yang baru. Dengan begitu, dukungan terhadap pendidik berbasis Hindu akan semakin kuat, baik dari sisi kesejahteraan maupun pengembangan kompetensi, demi mencetak generasi emas yang unggul secara intelektual dan spiritual,” pungkas Ngurah Ambara.
Sementara itu, Dirjen Bimas Hindu Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si., menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung langkah-langkah strategis yang bertujuan meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan Hindu di Indonesia.
(Budi)
