SURABAYA, Vonisnews.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi membanggakan melalui kinerja profesional dalam mengelola anggaran APBD serta menjalankan tugas dan fungsi secara optimal dan transparan.
Keberhasilan tersebut semakin diperkuat dengan berbagai penghargaan yang diraih, baik di tingkat nasional maupun daerah. Di antaranya, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbersih terbanyak di Indonesia, peraih penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) terbanyak se-Indonesia, serta jumlah sekolah Adiwiyata terbanyak secara nasional.
Atas capaian tersebut, DLH Jatim juga menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur dalam sebuah malam apresiasi yang digelar sebagai bentuk pengakuan atas kinerja dan dedikasi di bidang lingkungan hidup.
Sebagai instansi strategis, DLH Jatim memiliki tugas utama dalam pengendalian tata lingkungan, pengelolaan pencemaran, konservasi lingkungan dan pengendalian iklim, hingga pengelolaan sampah dan pertamanan.
Dalam pelaksanaannya, DLH Jatim menjalankan fungsi penting, mulai dari perumusan kebijakan teknis, pemantauan kualitas air, udara, dan tanah, hingga upaya pencegahan serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Selain itu, pengelolaan sampah menjadi fokus utama melalui penyediaan sarana dan prasarana kebersihan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. DLH juga menjalankan penegakan hukum lingkungan dengan mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan yang berlaku.
Upaya pelestarian lingkungan juga dilakukan melalui konservasi keanekaragaman hayati serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Dalam aspek pengawasan, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur turut berperan sebagai mitra strategis. Ketua MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran APBD yang dijalankan DLH Jatim.
“MAKI Jatim menjalankan fungsi pengawasan melekat untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan prinsip transparansi,” ujarnya.
Menanggapi isu keterlibatan konsultan pihak ketiga dalam proyek konstruksi, Heru memastikan bahwa proses tersebut telah memenuhi standar profesional dan tidak ditemukan indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kami tegaskan bahwa rekrutmen konsultan perencana dan pengawas di DLH Jatim sudah sesuai kriteria profesional, dan tidak ada implikasi KKN di dalamnya,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah berjalan secara profesional dan sesuai ketentuan.
Ke depan, MAKI Jatim dan DLH Jatim berkomitmen untuk terus menjaga kemitraan positif dalam rangka meningkatkan tata kelola lingkungan yang bersih, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan berbagai capaian dan penghargaan tersebut, DLH Jatim dinilai berhasil menjadi salah satu instansi yang konsisten menghadirkan kinerja berkualitas sekaligus memberikan dampak nyata bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
(Redaksi: Devi)
