Bali, Vonisnews.com – Seniman legendaris I Nyoman Subrata, yang dikenal luas sebagai Petruk, terancam tidak tampil dalam pementasan drama gong lawas pada Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVII Tahun 2025. Keputusan ini muncul usai tim kurator PKB menilai pentingnya penggunaan bahasa Bali alus dan etika yang tepat dalam pertunjukan.
Petruk sebelumnya menuai kritik karena penggunaan kata-kata sarkastis seperti “ba**sat” dalam pementasannya, yang dianggap tidak pantas. Namun, Ketua DPD Gerindra Bali, Made Muliawan Arya atau De Gadjah, menilai pemblokiran Petruk bukan semata karena bahasa kasar, melainkan dipengaruhi sentimen politik masa lalu.
“Pada tanggal 1 Juni kemarin, momen ketika Pekak Petruk bercerita tentang dirinya yang job-nya di-block atau tidak diizinkan tampil di Pesta Kesenian Bali oleh oknum ASN di Dinas Kebudayaan, karena mendukung saya saat Pilgub kemarin dan juga karena dalam tampilan Petruk ada kata-kata kasar,” ujar De Gadjah.
Menurutnya, kata-kata tersebut sudah menjadi bagian dari tradisi drama gong dan justru menambah daya tarik pertunjukan. Ia khawatir jika semua drama gong hanya menggunakan bahasa Bali alus, justru akan mematikan kreativitas seniman.
“Kita semua tahu drama gong kan?! Kata-kata seperti itu biasa. Jika drama gong semua pakai bahasa Bali alus, bagaimana jadinya? Siapa yang mau nonton? Kreativitas seniman jangan dibatasi,” tegas De Gadjah.
De Gadjah menilai rivalitas politik seharusnya tak lagi terbawa ke ranah seni. Memblokir seniman hanya karena perbedaan politik, menurutnya, merupakan sikap yang tidak dewasa.
“Jika sampai urusan politik yang sudah selesai masih dibawa-bawa sehingga artis-artis atau seniman-seniman yang mendukung saya di pilgub kemarin job-nya di-block atau tidak diizinkan tampil di mana-mana, itu hal yang sangat tidak baik dan tidak dewasa dalam berpolitik,” lanjutnya.
De Gadjah juga mengungkapkan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Gubernur Bali, Wayan Koster.
“Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur via telepon. Dan saya bicara bukan hanya untuk Pekak Petruk saja, tapi untuk semua seniman dan artis yang job-nya di-block dan tidak diizinkan tampil di Bali. Respons beliau baik, beliau tidak tahu dan tidak ada menginstruksikan seperti itu,” terangnya.
Ia menambahkan, pembicaraan dengan Gubernur Koster bukan hanya soal seniman, tetapi juga tentang berbagai program yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. “Dan kita memang sering diskusi dengan beliau,” ujarnya.
Gubernur, lanjut De Gadjah, akan menginstruksikan Dinas Kebudayaan serta seluruh jajaran agar tak ada lagi pemblokiran berbasis politik.
“Mari kita bersinergi bersama membangun Bali. Hajatan politik sudah selesai, sekarang adalah hajatan bersama membangun Bali agar Bali semakin baik. Intinya saya bicara mengenai semua artis atau seniman yang berbeda pandangan politik, janganlah dizolimi,” tutup De Gadjah.(Budi)
