DENPASAR, Vonisnews.com — Pernyataan mantan Ketua KPU Provinsi Bali, Gusti Putu Artha, di media sosial kembali menjadi sorotan publik. Hal ini setelah balasan komentarnya kepada seorang warganet viral dan memicu berbagai reaksi, baik dukungan maupun kritik.
Dalam balasan terhadap komentar akun Facebook bernama Ngurah Agunk, Gusti Putu Artha menegaskan dirinya tidak memiliki niat untuk mencalonkan diri pada Pemilu 2029. Ia bahkan menyebut kondisi finansialnya sudah cukup dan tidak tertarik mengejar jabatan politik.
“Saya tidak akan mencalonkan diri pada Pemilu 2029. Simpan jawaban saya. Saya sudah dibayar mahal sebagai konsultan. Tabungan masih cukup untuk 15 tahun. Ngapain cari kerja jadi DPR dan DPD jika nanti dikekang pimpinan partai,” tulisnya dalam komentar tersebut.
Pernyataan itu dengan cepat menyebar di media sosial dan memancing beragam tanggapan. Sebagian warganet menilai pernyataan tersebut merupakan hak pribadi seseorang dalam menentukan pilihan politiknya. Namun, tidak sedikit pula yang mengkritik gaya komunikasi yang dinilai bernada tinggi dan terkesan merendahkan lembaga legislatif seperti DPR dan DPD.
Sejumlah tokoh masyarakat di Denpasar turut memberikan tanggapan. Jro Made, salah satu tokoh masyarakat, mempertanyakan konsistensi antara klaim kemandirian finansial yang disampaikan dengan isu yang sebelumnya sempat beredar di ruang publik.
“Kalau memang beliau banyak mempunyai uang dan tabungan cukup untuk 15 tahun, kenapa usaha anaknya disebut-sebut menggunakan gas melon subsidi? Mestinya malu kalau memang secara ekonomi mampu,” ujarnya.
Isu penggunaan LPG 3 kilogram atau yang dikenal sebagai gas melon subsidi memang menjadi perhatian publik, karena peruntukannya ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Polemik ini sebelumnya sempat ramai diperbincangkan di media sosial, meski hingga kini belum ada klarifikasi resmi terkait kebenarannya.
Selain itu, pernyataan yang menyebut jabatan di DPR dan DPD sebagai posisi yang “dikekang pimpinan partai” juga dinilai sebagian kalangan berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap sistem politik dan kelembagaan negara. Padahal, kedua lembaga tersebut memiliki peran penting dalam fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran dalam sistem demokrasi Indonesia.
Tokoh masyarakat Dalung, Gung De, juga menyoroti aspek etika komunikasi seorang figur publik. Menurutnya, sosok yang pernah memimpin lembaga penyelenggara pemilu seharusnya mampu menjaga narasi yang menyejukkan dan memberikan teladan kepada masyarakat.
“Beliau mantan Ketua KPU Bali. Harusnya komentar yang santun dan memberi teladan. Bukan terkesan sombong atau merendahkan institusi lain,” tegasnya.
Pengamat komunikasi politik di Bali menilai dinamika ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan sikap kritis masyarakat terhadap setiap pernyataan figur publik, khususnya mereka yang memiliki rekam jejak dalam institusi demokrasi. Media sosial memang menjadi ruang bebas berekspresi, namun bagi tokoh publik, setiap pernyataan membawa konsekuensi terhadap reputasi dan persepsi publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi lanjutan dari Gusti Putu Artha terkait polemik yang berkembang. Perdebatan di ruang digital pun masih terus berlangsung, memperlihatkan bahwa etika komunikasi, konsistensi sikap, serta sensitivitas terhadap lembaga negara menjadi faktor penting dalam menilai integritas seorang tokoh publik.
(Budi)
