Menkum HAM Mediasi Dualisme PPP, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Jadi Wakilnya

JAKARTA, Vonisnews.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah berakhir. Hal tersebut disampaikan setelah Kementerian Hukum dan HAM resmi mengesahkan Surat Keputusan (SK) Nomor M.HH-15.AH.11.02 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP Masa Bakti 2025–2030.

Dalam SK tersebut, H. Muhamad Mardiono ditetapkan sebagai Ketua Umum, sementara Agus Suparmanto menjadi Wakil Ketua Umum.

“Sudah ada SK terbaru yang diakui kedua-duanya, baik kubu Mardiono maupun kubu Agus. Sudah rekonsiliasi. Berikan kesempatan kepada internal PPP untuk melakukan rekonsiliasi dari atas sampai ke bawah,” ujar Supratman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Senin (6/10/2025).

Supratman menjelaskan bahwa PPP sebelumnya telah mengajukan permohonan perubahan kepengurusan melalui surat Nomor 4068/EX/DPP/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025. Permohonan itu disertai hasil konsolidasi nasional yang dilakukan di semua tingkatan kepengurusan.

“Kami berharap susunan kepengurusan bisa segera dilengkapi dan disahkan sepenuhnya. Kementerian Hukum siap untuk menerbitkan SK lanjutan apabila struktur lengkap sudah diajukan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum PPP H. Muhamad Mardiono menyampaikan bahwa dirinya bersama Agus Suparmanto telah mencapai kesepakatan untuk bersatu dan mengakhiri perbedaan. Ia memastikan bahwa kepengurusan di bawah keduanya akan disatukan melalui mekanisme Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

“Nanti di bawah kami juga akan disatukan melalui kepengurusan yang segera disempurnakan lewat forum Mukernas. Saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah atas dukungan proses rekonsiliasi ini,” ujar Mardiono.

Di sisi lain, Agus Suparmanto menilai keputusan ini sebagai momentum penting dalam sejarah PPP. Menurutnya, penyatuan dua kubu ini menjadi langkah awal untuk membangkitkan kembali semangat partai dalam berkiprah di panggung politik nasional.

“Ini merupakan sejarah baru. Semoga rekonsiliasi ini menjadi tonggak kebangkitan PPP untuk kembali berkontribusi bagi bangsa dan negara,” tuturnya.

Dengan pengesahan ini, diharapkan PPP dapat segera melengkapi struktur kepengurusannya dan fokus pada konsolidasi internal demi memperkuat peran partai di tengah masyarakat.

(Budi)