Surabaya, Vonisnews.com – Mediasi terkait pelaksanaan program perbaikan rumah berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi digelar di Kantor Kelurahan Wonokromo, Jalan Pulo Wonokromo, Surabaya. Pertemuan tersebut menghadirkan perwakilan warga penerima manfaat, pihak kelurahan, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Cipta Karya, kontraktor pelaksana, tokoh masyarakat, hingga unsur media.
Mediasi ini dilakukan menyusul adanya keluhan warga terkait pelaksanaan program perbaikan rumah yang bersifat non-APBD di wilayah tersebut. Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa program bantuan ini bukan berasal dari anggaran pemerintah, melainkan murni program CSR Yayasan Buddha Tzu Chi yang sejak awal telah disosialisasikan kepada penerima manfaat.
“Program ini adalah CSR, bukan bantuan pemerintah dan bukan dari APBD. Sejak awal sudah dijelaskan saat penandatanganan kesepakatan bersama,” ujar perwakilan tim teknis dalam forum mediasi.
Dijelaskan pula bahwa pada tanggal 11 bulan berjalan telah ditandatangani Surat Kesepakatan Bersama oleh penerima bantuan, pihak kelurahan, kecamatan, serta tim teknis pelaksana. Dokumen tersebut memuat rincian item pekerjaan, batasan bantuan, serta aturan pelaksanaan program. Skema bantuan bersifat stimulan, di mana penerima manfaat turut didorong untuk berpartisipasi sesuai kemampuan sebagai bentuk tanggung jawab bersama terhadap perbaikan hunian.
Lurah Wonokromo, Prima Sri Poerwiendari, SE., menegaskan bahwa pihak kelurahan berperan sebagai fasilitator komunikasi antara warga dan pelaksana program, serta memastikan proses berjalan terbuka dan kondusif.
“Kami menjembatani aspirasi warga sekaligus memastikan koordinasi antar pihak berjalan baik. Jika terdapat kekurangan pekerjaan, maka harus ditindaklanjuti hingga sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama,” ujarnya.
Terkait temuan di lapangan, pihak yayasan dan Pemkot Surabaya melalui unsur teknis menegaskan bahwa pekerjaan belum memasuki tahap serah terima. Dengan demikian, tanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan masih berada pada kontraktor pelaksana.
“Belum ada serah terima pekerjaan. Jika ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, kontraktor wajib memperbaiki. Bahkan bila diperlukan dapat dilakukan pembongkaran sesuai ketentuan kontrak,” tegas perwakilan teknis.
Pihak kontraktor menyatakan kesiapannya melakukan perbaikan secara bertahap dengan pengawasan tim teknis dari Pemkot Surabaya, yayasan, serta kelurahan guna memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar yang telah disepakati.
Sementara itu, Ketua Ranting Partai Demokrat Kelurahan Wonokromo, Gus Har, menilai mediasi ini sebagai langkah positif dalam menyelesaikan persoalan melalui dialog terbuka. Namun ia menekankan pentingnya pengawasan kualitas pekerjaan agar program sosial benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami mendukung penyelesaian melalui dialog, tetapi kualitas pekerjaan harus dijaga. Jika ada ketidaksesuaian, harus diperbaiki secara tuntas dan transparan agar tidak merugikan warga,” tegasnya.
Forum mediasi tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara warga, pemerintah, yayasan, kontraktor, serta media sebagai bagian dari transparansi publik. Seluruh pihak berkomitmen menjadikan musyawarah sebagai solusi bersama sekaligus memastikan program CSR berjalan akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Wonokromo.
(Hendra P)
