Yogyakarta, Vonisnews.com – 19 Maret 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas keberhasilannya dalam pencegahan korupsi.
Penghargaan tersebut diberikan karena Pemprov Jatim berhasil meraih peringkat kedua pada Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 untuk kategori Pemerintah Provinsi pada Wilayah Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK.
Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KPK RI, Setyo Budianto, kepada Gubernur Khofifah pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (19/3).
Selain Pemprov Jatim, penghargaan serupa diberikan kepada Pemprov Jawa Tengah (peringkat pertama) dan Pemprov Kalimantan Barat (peringkat ketiga).
Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemprov Jatim dalam upaya pencegahan korupsi.
“Alhamdulillah, Indeks Nilai MCP Jatim pada tahun 2024 mencapai 94 persen. Capaian ini berada di atas rata-rata nasional yang hanya 76 persen,” ujar Khofifah.
Khofifah juga menyoroti bahwa komitmen antikorupsi tidak hanya diterapkan di tingkat provinsi, tetapi juga di berbagai pemerintah daerah di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan tiga kota di Jatim yang turut meraih apresiasi MCP tertinggi, yakni Kota Surabaya, Kota Blitar, dan Kota Mojokerto.
“Ini membuktikan bahwa komitmen pencegahan korupsi telah menjadi nafas bagi Pemprov Jatim serta pemerintah kabupaten/kota di Jatim,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa terdapat delapan area strategis yang menjadi fokus IPKD MCP, yaitu:
1. Perencanaan
2. Penyusunan anggaran
3. Pengadaan barang dan jasa
4. Pelayanan publik
5. Manajemen ASN
6. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
7. Optimalisasi pendapatan
8. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
“Dengan sistem digital yang telah diterapkan di Pemprov Jatim, potensi tindak pidana korupsi dapat diminimalkan secara efektif,” jelas Khofifah.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK RI, Setyo Budianto, menegaskan bahwa integritas adalah kunci utama bagi para kepala daerah untuk menjauhkan diri dari praktik korupsi.
“Integritas adalah sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan,” ujarnya.
Setyo juga mengingatkan kepala daerah agar berani menolak dan melaporkan pemberian yang berpotensi menjadi gratifikasi, terutama menjelang hari raya.
“Setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk melawan korupsi akan membawa dampak besar dalam menyejahterakan masyarakat,” tegasnya.
Ketua KPK turut menyoroti pentingnya peran Bapeda dan BPKAD dalam mengoordinasikan wilayahnya agar potensi korupsi, seperti dalam Pokir (Pokok Pikiran), dapat dicegah.
“Pokir tidak bermasalah jika digunakan untuk kepentingan masyarakat. Namun jika disalahgunakan, dampaknya bisa sangat merugikan,” ujarnya.
Dalam menutup arahannya, Setyo berpesan agar kepala daerah senantiasa memperhatikan berbagai persoalan di wilayahnya, baik yang kecil maupun besar.
“Saya mengibaratkan kepala daerah seperti seorang nahkoda atau pilot yang menentukan bagaimana ia membawa penumpangnya atau masyarakatnya,” pungkasnya.
Selain Ketua KPK, arahan juga disampaikan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Ely Kusumastuti, Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha, serta Koordinator Harian Stranas PK Herda Helmijaya.(Devi)
