PAMEKASAN, Vonisnews.com – Puluhan aktivis NGO Madura melakukan demonstrasi di Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan karena merasa supremasi hukum di jajaran penegak hukum tidak jelas.
Di Mako Polres Pamekasan, para aktivis mempertanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran dana operasional TPS Pileg 2024, yang sebelumnya dijanjikan akan diusut tuntas oleh Kapolres Pamekasan.
Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Doni Setiawan, yang menemui para demonstran, menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan pengembangan kasus dan telah meminta keterangan dari saksi-saksi terkait, termasuk dari pihak pengadu, Zaini Werwer, ketua NGO Madura.
“Penanganan kasus itu tetap berjalan. Kami saat ini sedang mengembangkan kasus tersebut dan telah meminta keterangan dari saksi-saksi terkait, termasuk dari pihak pengaduan masyarakat,” tegas AKP Doni Setiawan saat menemui massa.
Setelah puas menerima penjelasan di Mapolres Pamekasan, puluhan aktivis NGO Madura melanjutkan aksi mereka ke Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan.
Di Kejari Pamekasan, para demonstran menuntut penanganan kasus dugaan korupsi proyek Pokmas 2022 di Desa Cenlecen, Kecamatan Pakong, yang melibatkan seorang anggota DPRD Kabupaten setempat.
Hingga saat ini, tersangka belum ditetapkan.Hal ini memicu pertanyaan publik tentang status hukum dugaan korupsi yang ditangani kejaksaan.
Banyak kasus mandeg di Kejari Pamekasan, yang dianggap tumpul dan tidak berani dalam menegakkan supremasi hukum di wilayah tersebut, meskipun kerugian negara telah terjadi.(Iwan)
![Example 300250](https://vonisnews.com/wp-content/uploads/2024/08/ad_banner.webp" "Example 300250")
