Tokoh dan Warga Surabaya Bersatu Tolak Premanisme Berkedok Ormas dan Isu SARA

Surabaya, Vonisnews.com – Kegelisahan atas kondisi Kota Surabaya yang dinilai kian gaduh akhirnya mencuat ke ruang publik. Sejumlah tokoh masyarakat, pengusaha, aktivis, serta warga Surabaya menggelar diskusi terbuka di Resto Cafe Hedon Estante, Jalan Ngagel Timur, Surabaya, Selasa (6/1/2026).

Pertemuan ini menjadi penegasan sikap bersama untuk menolak keras praktik premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) serta narasi bernuansa SARA yang berpotensi memecah persatuan arek Suroboyo.

Tokoh masyarakat Surabaya, Heru Satrio, menegaskan bahwa forum tersebut lahir dari kepedulian murni warga terhadap masa depan kota. Ia menilai, belakangan Surabaya tidak hanya dihadapkan pada persoalan premanisme jalanan, tetapi juga kegaduhan opini publik yang menyerempet isu kesukuan.

“Kami ini warga Surabaya, bagian dari kota ini. Ketika muncul dinamika yang mengarah pada pengelompokan suku dan legitimasi ormas tertentu, kami merasa wajib bersuara. Di Surabaya tidak ada suku-sukuan. Yang ada hanya Warga Negara Indonesia,” tegas Heru.

Heru secara terbuka mengkritik pernyataan Wali Kota Surabaya yang menyebut akan mengumpulkan perwakilan suku-suku. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menimbulkan perpecahan horizontal di tengah masyarakat yang selama ini hidup rukun.

“Kalau bicara persatuan dan kesatuan, tidak ada Jawa, Madura, atau lainnya. Yang ada Indonesia. Pernyataan itu membuka ruang tafsir berbahaya dan kami akan menyampaikan nota keberatan resmi,” ujarnya.

Sorotan tajam juga datang dari Dr. David, pengusaha sekaligus warga asli Surabaya, yang mengungkap keresahan lama masyarakat terkait praktik parkir liar yang dinilainya sudah masuk kategori premanisme terstruktur.

“Siapa pun yang meminta uang dengan cara memaksa, itu preman. Mau dibungkus parkir, keamanan, atau apa pun namanya. Ini sudah lama terjadi dan pemerintah seperti menutup mata,” kata David.

Ia menegaskan kritik tersebut bukan ditujukan kepada juru parkir di lapangan, melainkan pada sistem yang dinilai sarat penyelewengan. Menurutnya, potensi pendapatan parkir di Surabaya sangat besar, namun realisasi yang masuk ke kas daerah tidak sebanding.

“Setoran di bawah besar, tapi yang masuk PAD kecil. Kalau dihitung, potensi kebocorannya bisa ratusan juta rupiah per hari. Ini masalah serius yang harus dibuka ke publik,” tegasnya.

David juga menyinggung dugaan adanya perlindungan terhadap oknum tertentu oleh ormas, sehingga laporan masyarakat terkait premanisme parkir kerap mandek. Ia menilai, penanganan keamanan kota seharusnya sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum, bukan dilegitimasi melalui kelompok tertentu.

Sementara itu, Purnama, pimpinan Pasukan Hitam Jagabaya, menegaskan bahwa Surabaya merupakan miniatur Indonesia yang telah lama hidup dalam keberagaman tanpa konflik suku. Ia menilai membawa isu kesukuan dalam penertiban kota adalah langkah mundur.

“Surabaya ini barometer Indonesia. Tidak pernah ada masalah suku. Yang jadi masalah adalah premanisme dan ketidakadilan. Jangan sampai ada oknum mengatasnamakan suku lalu mencoreng nama warga lain,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Mas Rudi, perwakilan arek Surabaya, yang menyoroti keresahan dunia usaha akibat situasi sosial yang tidak kondusif. Menurutnya, pengusaha tidak berbicara soal politik, melainkan kepastian hukum dan keamanan.

“Kami bicara kenyamanan dan investasi. Kalau Surabaya terus gaduh karena ulah oknum berkedok ormas, yang rugi bukan hanya warga, tapi juga ekonomi kota,” ujarnya.

Menutup pertemuan, Heru Satrio melontarkan ultimatum tegas. Ia memberi tenggat waktu 1×24 jam kepada Ketua Ormas Madas Sedarah untuk mencabut laporan di Polda Jatim terhadap Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Jika tidak dipenuhi, warga Surabaya siap turun ke jalan.

“Kalau dalam 1×24 jam laporan itu tidak dicabut, kami akan menggruduk Pemkot Surabaya dengan ribuan masyarakat,” tegas Heru.

Para tokoh menegaskan satu sikap bersama, Surabaya harus tetap menjadi rumah bersama yang aman, nyaman, bebas dari premanisme, bebas dari politik identitas, serta tegak di atas hukum dan persatuan.

(Redaksi: Devi)