Demokrat Sepakat Prabowo Tinjau Pilkada Lewat DPRD

Jakarta, Vonisnews.com – Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto membuka opsi agar gubernur, bupati, dan wali kota ke depan dapat dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Gagasan tersebut langsung mendapat dukungan politik dari Partai Demokrat yang menilai mekanisme itu memiliki dasar konstitusional dan patut dikaji secara serius.

Partai Demokrat menyatakan keselarasan sikap dengan Presiden Prabowo terkait kemungkinan evaluasi sistem Pilkada. Presiden menilai, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai lebih efisien serta tidak membebani anggaran negara sebagaimana mekanisme pemilihan langsung.

Sikap Demokrat tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron. Ia menyebut bahwa pemilihan kepala daerah tidak harus selalu dilakukan secara langsung, selama mekanisme yang diterapkan memiliki landasan hukum yang jelas dan sesuai konstitusi.

“Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius,” ujar Herman Khaeron dalam keterangan resminya, Selasa (6/1/2026).

Menurut Demokrat, pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan opsi konstitusional yang sah dengan merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, mekanisme tersebut dinilai berpotensi meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah serta mendorong lahirnya kepemimpinan yang lebih berkualitas.

Demokrat juga menilai Pilkada lewat DPRD dapat meredam ketegangan politik yang kerap muncul dalam pemilihan langsung. Kontestasi politik yang tajam selama ini dinilai sering memicu polarisasi di tengah masyarakat dan berpotensi mengganggu stabilitas politik di daerah.

Meski mendukung wacana tersebut, Demokrat mengingatkan bahwa perubahan sistem Pilkada bukanlah perkara sederhana. Isu ini dinilai sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan hak politik rakyat, sehingga tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh elite politik.

“Pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik,” tegas Herman. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat agar keputusan yang diambil tidak menjadi kesepakatan tertutup segelintir elite politik.

Sikap Demokrat ini sekaligus menegaskan posisi partai sebagai bagian dari koalisi pemerintah yang mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo, namun tetap menempatkan prinsip demokrasi sebagai pijakan utama. Menurut Herman, apa pun skema Pilkada yang dipilih, penghormatan terhadap suara rakyat dan persatuan nasional harus tetap dijaga.

“Apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutupnya.

(Budi)