Wayan Koster Percepat Penggunaan Aksara Bali di Seluruh Segmen

Denpasar Bali, Vonisnews.com – Gubernur Bali terpilih periode 2025-2030, Wayan Koster, berkomitmen untuk memasyarakatkan penggunaan aksara Bali di berbagai sektor. Baik secara konvensional maupun digital, aksara Bali akan diterapkan di lembaga pemerintah, swasta, sekolah, serta berbagai kegiatan budaya di desa-desa se-Bali.

Sebagai upaya penegakan regulasi, Koster menegaskan bahwa perusahaan atau lembaga swasta yang tidak mencantumkan aksara Bali akan dikenakan sanksi berat, termasuk pencabutan izin usaha dan pencatatan sebagai perusahaan yang tidak mematuhi standar regulasi daerah.

“Saya sudah ancang-ancang tancap gas untuk percepatan penggunaan aksara Bali secara masif, baik konvensional maupun digital. Jika ada perusahaan yang tidak tertib, izin usahanya akan kami cabut dan diberi label sebagai perusahaan yang tidak baik,” tegas Koster dalam acara Bulan Bahasa Bali VII Warsa 2025 di Art Center Denpasar, Sabtu (15/2/2025).

Mantan Anggota DPR RI tiga periode (2004-2019) ini juga menekankan pentingnya penggunaan keyboard aksara Bali secara digital di lingkungan pemerintahan dan swasta. Bahkan, semua produk lokal Bali diwajibkan mencantumkan aksara Bali agar mendapatkan promosi. Ia mencontohkan penerapan kebijakan ini pada produk arak Bali.

“Semua produk arak sekarang harus menggunakan aksara Bali. Jika tidak, kami tidak akan mempromosikannya. Hal yang sama akan diterapkan pada semua produk lokal Bali,” jelasnya.

Di sektor pendidikan, Koster berkomitmen agar siswa tidak hanya menggunakan aksara Bali di sekolah tetapi juga dalam berbagai aktivitas budaya di luar sekolah, seperti di balai masyarakat dan banjar.

“Kalau bisa, di sekolah dan luar sekolah ada kegiatan mewirama, menari, megambel, serta berpuisi menggunakan aksara Bali. Ini adalah fondasi untuk menjaga dan melestarikan peradaban Bali,” tambahnya.

Sebagai Gubernur Bali dua periode, Koster menegaskan bahwa tanpa upaya serius dalam pelestarian aksara Bali, Bali akan kehilangan identitas budayanya. Sejak periode pertama kepemimpinannya, ia telah menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.

“Tanpa semua itu, Bali akan kehilangan jati dirinya. Anak muda harus bertanggung jawab dalam mewarisi aksara Bali sebagai warisan luhur para leluhur,” pungkasnya.(Budi)