SURABAYA, Vonisnews.com – Aliansi Madura Indonesia (AMI) mengecam keras dugaan pengemplangan dana reses yang diduga dilakukan seorang oknum anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKB berinisial ASA pada tahun 2025.
Dugaan tersebut mencuat setelah beredarnya rincian anggaran kegiatan reses yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian nominal dana di lapangan. Persoalan ini pun memicu sorotan publik karena menyangkut penggunaan uang negara dan hak masyarakat.
Berdasarkan informasi yang diterima AMI, anggaran reses anggota DPRD Kota Surabaya untuk setiap titik kegiatan disebut mencapai sekitar Rp22 juta. Namun, pada pelaksanaan kegiatan di kawasan Jalan Ikan Gurami, dana yang direalisasikan diduga hanya sekitar Rp5,5 juta.
Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia, Baihaki Akbar, menilai adanya selisih nominal tersebut patut dicurigai dan harus segera diusut oleh aparat penegak hukum.
“Kalau benar anggaran reses per titik sebesar Rp22 juta namun yang turun hanya Rp5,5 juta, maka patut diduga ada pengurangan anggaran yang harus diusut tuntas. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi,” tegas Baihaki Akbar.
Menurutnya, rincian biaya kegiatan yang beredar di masyarakat dapat menjadi bukti awal untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh aparat berwenang.
AMI mendesak Kejaksaan Negeri Surabaya segera turun tangan untuk mengusut dugaan penyimpangan penggunaan dana reses tersebut secara transparan dan profesional.
Selain itu, AMI juga meminta Sekretariat DPRD Kota Surabaya membuka mekanisme pencairan serta penggunaan dana reses kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Kami akan melaporkan persoalan ini secara resmi ke Kejaksaan Negeri Surabaya agar semua terang-benderang. Jika memang ada dugaan penyunatan dana reses, maka siapapun yang terlibat harus diproses hukum,” lanjut Baihaki.
AMI menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum demi menjaga integritas lembaga legislatif dan memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Kasus dugaan penyimpangan dana reses tersebut kini menjadi perhatian publik dan diharapkan mendapat respons cepat dari aparat penegak hukum maupun pihak terkait di lingkungan DPRD Kota Surabaya.
(Redaksi)
