SURABAYA, vonisnews.com – Proses tindak lanjut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan penanganan, pengembangan, serta pengungkapan lanjutan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pasca operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari 2026 mendapat sorotan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur.
MAKI Jatim menilai tindak lanjut internal yang dilakukan Inspektorat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu dikawal secara serius agar proses pertanggungjawaban tidak berhenti hanya pada penindakan terhadap pihak tertentu.
Menurut MAKI Jatim, terdapat dugaan bahwa proses internal tersebut lebih banyak berfokus pada pencarian pihak yang dapat dijadikan sebagai pihak yang bertanggung jawab, termasuk melalui rekomendasi sanksi terhadap sejumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun kantor-kantor Bea Cukai lainnya.
MAKI Jatim mempertanyakan apakah langkah tersebut telah dilakukan berdasarkan pemeriksaan yang komprehensif dan terintegrasi dengan fakta-fakta yang muncul dalam proses persidangan tindak pidana korupsi.
Organisasi antikorupsi tersebut juga menyoroti pentingnya pendalaman terhadap aliran dana, pola pemberian, serta pihak-pihak lain yang kemungkinan memiliki keterkaitan apabila nantinya ditemukan bukti mengenai praktik gratifikasi atau bentuk korupsi lainnya.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur sekaligus Koordinator MAKI wilayah Indonesia Timur, Heru MAKI, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah lanjutan berdasarkan hasil pemantauan dan pengumpulan informasi yang dilakukan timnya.
“Secepatnya kami akan gelar pers rilis terlebih dahulu sebagai kata kunci pembuka untuk kemudian akan memasuki langkah pengungkapan dugaan korupsi berbasis gratifikasi di lingkungan Dirjen Bea Cukai Pusat dan lingkungan Kantor Wilayah Bea Cukai di Provinsi Jawa Timur. Catat itu,” tegas Heru MAKI.
Ia menyebut, secara internal kelembagaan, hasil laporan Koordinator MAKI Jatim bidang kepabeanan, perpajakan, dan Bea Cukai terkait dugaan praktik korupsi berbasis cashback atau gratifikasi telah memasuki tahap yang dinilai krusial.
Menurut Heru, materi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada KPK, aparat penegak hukum (APH), serta masyarakat sebagai bagian dari pengawasan publik.
MAKI Jatim menyatakan pengumpulan informasi dilakukan melalui pemantauan dan penelusuran yang diklaim menggunakan pendekatan follow the money. Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus diverifikasi dan dibuktikan melalui proses hukum serta data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Hal ini perlu dilakukan karena kami memiliki kekhawatiran terhadap potensi berhentinya proses hukum untuk kasus korupsi pada lingkungan Dirjen Bea Cukai,” ujar Heru.
MAKINews.com, yang disebut sebagai media online resmi MAKI Jatim, juga menyiapkan rubrik khusus untuk mengawal perkembangan isu dugaan praktik gratifikasi dan cashback di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pusat maupun Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur.
MAKI Jatim menegaskan pengungkapan yang akan dilakukan nantinya diklaim berbasis data dan fakta kejadian. Pihaknya juga menyatakan akan membuka informasi secara bertahap setelah dilakukan persiapan dan verifikasi internal.
Selain rencana pers rilis, MAKI Jatim juga menyampaikan adanya rencana aksi sebagai bentuk tekanan publik agar proses penegakan hukum dan pengawasan terhadap institusi Bea dan Cukai terus berjalan.
MAKI Jatim berharap seluruh dugaan yang disampaikan dapat diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kesimpulan sepihak terhadap pihak-pihak tertentu sebelum adanya pembuktian.
Perkembangan selanjutnya akan menjadi perhatian publik, khususnya terkait bagaimana KPK dan aparat penegak hukum menindaklanjuti fakta-fakta yang muncul dalam proses hukum serta dugaan baru yang nantinya disampaikan MAKI Jatim.
(Redaksi: Devi)
