Ketua Pemuda Demokrat Surabaya Kecam Pemkot, Nilai Penanganan Parkir Liar Lamban dan Picu Potensi Konflik Sosial

Surabaya, Vonisnews.com – Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Kota Surabaya, Bustomi Saputra, mengecam keras Pemerintah Kota Surabaya yang dinilainya lamban dan kurang sigap menangani persoalan parkir liar yang semakin meresahkan masyarakat. Menurutnya, pemerintah kota gagal mengendalikan situasi yang bukan hanya mengganggu kenyamanan publik, tetapi juga membuka peluang terjadinya konflik sosial.

“Pemkot Surabaya tidak boleh terus-menerus bersikap pasif. Masalah parkir liar ini sudah berlarut-larut tanpa solusi yang tegas,” tegas Bustomi dalam pernyataannya.

Ia menjelaskan bahwa praktik pungutan liar di minimarket, pertokoan, restoran, hingga tepi jalan sudah terjadi selama bertahun-tahun. Padahal, data resmi Dinas Perhubungan mencatat bahwa Surabaya memiliki sekitar 1.400 titik parkir resmi. Namun kenyataannya, banyak aktivitas parkir dilakukan di luar titik yang telah ditetapkan tanpa izin, tanpa karcis, dan tidak sesuai ketentuan Perda 3/2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Beberapa upaya penertiban memang pernah dilakukan, termasuk penyegelan puluhan minimarket yang kedapatan menarik biaya parkir tanpa juru parkir resmi. Namun Bustomi menilai langkah tersebut tidak menyentuh akar persoalan.

“Penertiban hanya bersifat temporer, bukan sistemik. Yang kita butuhkan adalah tata kelola dan penegakan hukum yang konsisten, bukan aksi sesaat,” ujarnya.

Lebih jauh, Bustomi menyoroti munculnya sentimen sosial bernuansa etnis di ruang komentar media sosial yang mengaitkan maraknya parkir liar dengan kelompok masyarakat tertentu. Menurutnya, narasi ini berkembang karena pemerintah kota tidak segera meredam keresahan masyarakat melalui penjelasan maupun tindakan yang jelas.

“Ini sangat berbahaya. Ketika pemerintah lamban bertindak, masyarakat mencari kambing hitam. Mulailah muncul stereotip dan prasangka yang mengarah pada konflik horizontal. Padahal ini bukan persoalan etnis ini persoalan tata kelola yang kacau dan lemahnya penegakan aturan,” ujarnya.

Ia mendesak Pemkot Surabaya untuk segera mengambil langkah menyeluruh, mulai dari:

penertiban berkala dan berkelanjutan,

pemeriksaan izin operasional titik parkir,

transparansi titik parkir resmi kepada publik,

serta edukasi kepada masyarakat agar tidak menjadi korban pungli.

Menurutnya, keamanan sosial tidak boleh dikorbankan hanya karena masalah yang dianggap kecil namun dibiarkan membesar.

“Surabaya butuh pemerintah yang sigap, bukan pemerintah yang menunggu situasi meledak dulu baru bertindak. Jika masalah ini dibiarkan terus, konflik sosial bisa menjadi kenyataan,” tegas Bustomi.

Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan tindakan cepat dari Wali Kota Surabaya.

“Kota ini tidak boleh dikelola secara reaktif. Wali kota harus turun tangan sekarang juga sebelum keresahan publik berubah menjadi perpecahan.”

(Redaksi: Devi)