SURABAYA, Vonisnews.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur menegaskan bahwa Gubernur Khofifah Indar Parawansa maupun sang ibunda tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana hibah DPRD Jatim yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penegasan itu disampaikan Koordinator Wilayah MAKI Jatim, Heru, dalam konferensi pers bertajuk “Menjaga Marwah dan Kehormatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Ibunda Gubernur Jawa Timur” di Ruang VVIP Hotel Elmi Surabaya, Rabu (3/7/2025).
Heru menekankan bahwa seluruh bantuan bersifat hibah menggunakan nomenklatur resmi “Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur” yang dicatat di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Gubernur hanya menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) setelah usulan diverifikasi Inspektorat sebagai APIP dan dilengkapi Pakta Integritas serta Surat Pertanggungjawaban Mutlak penerima hibah. Jika ada praktik ijon, itu di luar sepengetahuan Ibu Gubernur,” tegasnya.
Heru juga meluruskan kabar mangkirnya Khofifah dari panggilan KPK. Ketidakhadiran pada 20 Juni 2025, jelasnya, sudah diberi alasan resmi karena menghadiri wisuda putra kedua di Peking University, China. Sementara panggilan kedua berbenturan dengan agenda mendampingi Wakil Presiden RI saat kunjungan kerja ke Banyuwangi dan Bondowoso. “Beliau sudah menegaskan kesiapan hadir pada pemeriksaan lanjutan sebagai saksi,” katanya.
MAKI Jatim membentuk Tim Hukum Khusus untuk menindaklanjuti dugaan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Pemprov Jatim dan Gubernur Khofifah. Heru menilai opini liar di media sosial sebagai bentuk character assassination. “Kami yakin warga Jatim tetap menaruh kepercayaan pada Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak,” ujar Heru.
Turut hadir kader PDI, Muhammad Mochtar, yang mengajak publik bersikap kritis namun beretika. Ia menilai Khofifah terbukti menjaga integritas sejak era Gus Dur hingga Presiden Joko Widodo. “Bila ingin mengkritik, lakukanlah secara profesional, jangan menebar kebencian. Kritik membangun adalah bentuk cinta terhadap bangsa,” tegasnya, sembari mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu mengawal pemerintahan bersih.
MAKI Jatim menutup konferensi pers dengan imbauan agar masyarakat tidak terprovokasi isu liar yang berpotensi mengganggu stabilitas pembangunan di Jawa Timur. “Menjaga marwah pemerintah adalah tanggung jawab bersama,” pungkas Heru.
Redaksi Vonisnews.com(Dev)
