Masyarakat Surabaya Tolak Reklamasi Pesisir Timur, HAPPI Jatim Desak Transparansi dan Dialog Terbuka

Surabaya, Vonisnews.com – 16 Desember 2024 Polemik rencana reklamasi di pesisir timur Surabaya terus memicu penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Jawa Timur, melalui perwakilannya Doni Anggono, menyoroti dampak reklamasi terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat, terutama nelayan pesisir.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh nelayan, akademisi, dan tokoh masyarakat, HAPPI menegaskan perlunya transparansi dan dialog terbuka terkait proyek reklamasi tersebut. “Kami ingin ada kejelasan. Reklamasi tidak boleh hanya menjadi keputusan internal yang mengabaikan dampak bagi nelayan dan ekosistem pesisir, seperti kawasan mangrove yang sangat penting,” ujar Doni.

Hambatan Dialog dan Tuntutan Transparansi

Doni mengungkapkan bahwa HAPPI telah berusaha menghadiri pertemuan terkait reklamasi, namun sempat terhalang karena acara bersifat tertutup. “Kami datang sejak pukul 12.00, tetapi diberitahu bahwa agenda ini hanya untuk internal. Padahal, masyarakat berhak tahu isi pembahasannya,” tambah Doni.

Meski menghadapi kendala, HAPPI tetap mengutamakan pendekatan dialogis. Doni menegaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan dialog terbuka untuk mendengarkan aspirasi semua pihak, baik yang mendukung maupun menolak reklamasi.

“Reklamasi ini mungkin program nasional, tetapi masyarakat terdampak harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kita perlu mencari solusi yang saling menguntungkan,” katanya.

Identitas Maritim Surabaya Terancam

HAPPI juga menekankan pentingnya mempertahankan identitas Surabaya sebagai kota maritim. Reklamasi dinilai dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan ekonomi nelayan lokal.

“Surabaya adalah kota laut. Identitas maritim ini harus dijaga, bukan justru dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan rakyat, terutama nelayan di Kenjeran dan pesisir timur,” tegas Doni.

Langkah Lanjutan: Dialog Terbuka

Sebagai upaya lanjutan, HAPPI Jatim berencana menggelar dialog terbuka dengan menghadirkan pihak pro dan kontra reklamasi. Kegiatan ini diharapkan memberikan kejelasan terkait dampak reklamasi sekaligus menjembatani kepentingan semua pihak.

“Jika dialog tidak membuahkan hasil, kami akan mempertimbangkan langkah aksi yang lebih besar sebagai jalan terakhir. Namun, prioritas kami tetap pada cara-cara persuasif,” ungkap Doni.

Komitmen untuk Solusi Berkeadilan

HAPPI berharap pemerintah dan pengambil keputusan, termasuk Kolonel Sumarmo, dapat memberikan ruang dialog yang konstruktif. “Kami ingin keputusan yang diambil benar-benar adil dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan serta kehidupan masyarakat pesisir,” pungkas Doni.

HAPPI akan terus menggandeng akademisi, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait untuk memperjuangkan solusi yang berkeadilan. Reklamasi di Surabaya bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga menyangkut masa depan lingkungan dan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada kawasan ini.(DEVI)