PAMEKASAN, Vonisnews.com – Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan, Kamis (25/6/2026).
Massa mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret menyikapi dugaan persoalan pelayanan kesehatan di RSIA Puri Bunda Madura yang dinilai telah merugikan pasien beserta keluarganya.
Dalam aksi tersebut, demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari keterbukaan informasi medis hingga permintaan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pelayanan rumah sakit. Mereka menilai persoalan yang muncul harus segera diusut demi menjamin perlindungan hak-hak pasien.
Koordinator aksi sekaligus Ketua DPW Jawa Timur Pemuda Indonesia, Imam Arifin, menegaskan pihaknya mendesak RSIA Puri Bunda Madura segera menyerahkan rekam medis lengkap pasien berinisial QQ (29) kepada keluarga tanpa syarat maupun penundaan.
Menurut Imam, rekam medis merupakan hak pasien yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak boleh ditahan tanpa alasan yang jelas.
“Kami hadir untuk memperjuangkan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang transparan dan akuntabel. Rekam medis bukan milik rumah sakit, melainkan hak pasien yang wajib diberikan sesuai aturan. Jika terus ditunda, maka wajar publik mempertanyakan ada apa di balik keterlambatan tersebut,” tegas Imam Arifin saat berorasi.
Selain menyoroti persoalan rekam medis, massa aksi juga mempertanyakan dugaan dampak serius yang dialami pasien setelah menjalani tindakan medis. Mereka menduga korban mengalami kerugian materiil maupun immateriil hingga menyebabkan kondisi kesehatan yang berujung pada cacat permanen.
Atas dasar itu, Pemuda Indonesia mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta audit menyeluruh terhadap sistem pelayanan di RSIA Puri Bunda Madura.
“Dinas Kesehatan tidak boleh tinggal diam. Kami meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap prosedur pelayanan, rekam medis, hingga kepatuhan terhadap standar operasional rumah sakit.
Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Imam.
Ia menegaskan aksi tersebut bukan bertujuan menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi kesehatan. Jika memang tidak ada kesalahan, buka seluruh fakta secara transparan kepada publik. Namun jika terbukti ada pelanggaran, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas dan terukur,” tambahnya.
Selain mendesak sidak, massa juga meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan pendalaman apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum maupun dugaan malapraktik dalam penanganan pasien.
Mereka juga meminta evaluasi terhadap tenaga medis yang menangani pasien, termasuk kemungkinan pencabutan izin praktik apabila nantinya terbukti melanggar standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Sejumlah perwakilan massa diterima oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan secara langsung.
(Redaksi)
