DENPASAR, Vonisnews.com – Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya atau yang akrab disapa De Gadjah, menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas kewajiban partai politik untuk memenuhi kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif (caleg).
Menurut De Gadjah, keputusan tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi yang inklusif dan memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa keterwakilan perempuan di dunia politik harus terus diperkuat agar aspirasi seluruh lapisan masyarakat dapat terakomodasi secara lebih adil.
“Putusan MK ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dihormati oleh seluruh partai politik. Kehadiran perempuan dalam politik sangat penting untuk memperkaya perspektif dalam penyusunan kebijakan,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (29/5/2026).
Meski demikian, De Gadjah menekankan bahwa keberhasilan keterwakilan perempuan tidak hanya diukur dari terpenuhinya angka 30 persen dalam daftar caleg. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana perempuan mendapatkan kesempatan, dukungan, serta ruang yang setara untuk berkembang menjadi pemimpin yang mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Ia menilai tantangan terbesar partai politik saat ini bukan sekadar memenuhi syarat administratif, melainkan membangun sistem kaderisasi perempuan yang berkelanjutan. Politik, kata dia, membutuhkan proses panjang yang melibatkan pengalaman, pendidikan, serta pembinaan yang konsisten.
“Tantangan utamanya adalah kaderisasi jangka panjang, bukan hanya menjelang pemilu. Partai harus aktif mencari, membina, dan mendampingi kader perempuan sejak dini agar siap berkompetisi dan memimpin,” tegasnya.
Terkait anggapan bahwa kuota perempuan selama ini sering kali hanya dijadikan formalitas administratif, De Gadjah mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh seluruh partai politik. Namun ia menolak untuk menggeneralisasi kondisi tersebut.
“Saya tidak ingin menggeneralisasi semua partai. Yang harus dibangun adalah kesempatan yang setara dalam proses pengambilan keputusan, kepemimpinan partai, dan kontestasi politik,” katanya.
De Gadjah juga menilai ancaman sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota perempuan di daerah pemilihan tertentu dapat menjadi pemicu bagi partai untuk lebih serius menyiapkan kader perempuan. Namun menurutnya, tujuan utama bukan sekadar menghindari sanksi, melainkan membangun kepemimpinan perempuan yang kuat dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, ia memberikan apresiasi terhadap kinerja para legislator perempuan yang saat ini telah duduk di berbagai lembaga legislatif. Menurutnya, banyak perempuan telah menunjukkan kapasitas, integritas, dan kontribusi yang signifikan dalam proses legislasi maupun pengawasan pemerintahan.
Mengenai kondisi di Bali, De Gadjah optimistis peluang perempuan untuk terlibat dalam politik semakin terbuka. Ia menilai Bali memiliki banyak perempuan potensial yang sukses di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, dunia usaha, sosial, hingga pemerintahan.
“Bali memiliki banyak perempuan hebat di berbagai bidang. Tugas partai politik adalah membuka ruang yang lebih luas agar potensi tersebut juga hadir dalam kepemimpinan politik dan kebijakan publik,” jelasnya.
Ia berharap apabila ketentuan mengenai kuota perempuan nantinya diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Pemilu, implementasinya tidak berhenti pada pemenuhan angka semata. Menurutnya, penguatan kaderisasi, pendidikan politik, serta mekanisme yang memberikan peluang nyata bagi perempuan untuk terpilih harus menjadi perhatian utama.
“Jangan hanya fokus pada angka 30 persen. Yang lebih penting adalah memastikan hadirnya perempuan-perempuan yang kompeten, berintegritas, dan mampu memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, De Gadjah menegaskan bahwa Partai Gerindra Bali memandang perempuan sebagai bagian penting dari kepemimpinan dan pembangunan daerah. Karena itu, keterwakilan perempuan harus dibangun melalui kaderisasi yang baik, kesempatan yang setara, serta kualitas kepemimpinan yang kuat.
“Bagi kami di Gerindra Bali, perempuan bukan sekadar pelengkap kuota. Perempuan adalah bagian penting dari kepemimpinan, pembangunan, dan masa depan Bali. Karena itu, keterwakilan perempuan harus dibangun melalui kaderisasi yang baik, kesempatan yang setara, dan kualitas kepemimpinan yang kuat,” pungkasnya.
(Budi)
