Badung Bali, Vonisnews.com – Gubernur Bali, Wayan Koster, mengajak mahasiswa Universitas Udayana (Unud) untuk berperan aktif dalam pembangunan desa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Ajakan tersebut disampaikan saat pembekalan umum KKN Unud di Aula Widya Sabha, Kampus Bukit Jimbaran, Jumat (13/6/2025).
Dalam pidatonya, Gubernur Koster menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam menyukseskan program-program strategis Pemerintah Provinsi Bali. Ia menitipkan empat tugas utama yang harus dijalankan mahasiswa selama pelaksanaan KKN di 214 desa di seluruh Bali.
1. Pendataan Keluarga Miskin
Mahasiswa diminta mendata keluarga miskin dan sangat miskin di lokasi KKN. Pendataan ini harus dilengkapi dengan dokumentasi visual, seperti foto rumah, kamar mandi, dan lingkungan sekitar.
“Catat dan foto rumahnya, keluarganya, bahkan kamar mandinya. Ini akan jadi dasar program rumah layak huni mulai 2026. Kita siapkan bantuan antara Rp30 juta hingga Rp50 juta per rumah,” ujar Gubernur Koster.
2. Identifikasi Desa yang Belum Tersentuh Air Bersih
Mahasiswa juga diminta mencatat dan mendokumentasikan desa-desa yang belum memiliki akses air bersih. Informasi ini penting untuk perencanaan pembangunan saluran distribusi air.
“Kalau ada desa yang kering padahal di sebelahnya ada sungai, berarti kita perlu saluran air. Tolong cek dan laporkan,” tegasnya.
3. Sosialisasi Program Satu KK Satu Sarjana
Gubernur Koster meminta mahasiswa menyosialisasikan program unggulan “Satu KK Satu Sarjana”. Program ini dibiayai penuh oleh Pemprov Bali dan perguruan tinggi, mencakup kuliah gratis hingga lulus serta bantuan biaya hidup sebesar Rp1,4 juta per bulan.
“Kita targetkan 3.000 mahasiswa dari keluarga miskin kuliah tahun ini. Catat anak-anak yang belum kuliah, nanti kita bantu,” jelas Koster.
4. Dokumentasi dan Viralisasi Jalan Rusak
Mahasiswa juga diminta untuk mendokumentasikan dan memviralkan kondisi jalan rusak, baik jalan provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kalau jalannya berlubang-lubang, foto dan viralkan. Biar saya dan bupati bisa langsung turun tangan,” ujar Gubernur.
Arah Pembangunan Berbasis Data
Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat pembangunan berbasis data yang valid. Data yang dikumpulkan mahasiswa akan menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan 2026, dengan fokus pada infrastruktur, perumahan layak, dan peningkatan akses pendidikan.
Pemerintah Provinsi Bali juga akan memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta melalui MoU. Selain itu, beberapa kabupaten seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar telah menyatakan komitmennya untuk menyisihkan 10% pendapatan pajak hotel dan restoran guna mendukung pembangunan di wilayah tertinggal.
“KKN jangan hanya bersih-bersih got. Mahasiswa harus bisa memetakan kondisi desa secara menyeluruh, termasuk potensi pertaniannya. Kita akan manfaatkan data itu untuk pembangunan ke depan,” tutup Gubernur Koster.(Budi)
