JAWA TIMUR, Vonisnews.com – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru Satriyo, menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait sejumlah isu strategis nasional saat melakukan pendakian menuju kawasan Gunung Lawu, Minggu (21/6/2026).
Dalam pernyataannya, MAKI Jatim menegaskan komitmennya untuk mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai berpihak kepada rakyat, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Dengan semangat kebangsaan yang diawali seruan “Merdeka, merdeka, merdeka!”, Heru Satriyo menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah dan stabilitas nasional merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Menurutnya, dukungan terhadap kebijakan negara harus berjalan beriringan dengan pengawasan publik guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh oknum tertentu.
Salah satu perhatian utama MAKI Jatim adalah keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Heru menegaskan pihaknya menolak keras berbagai wacana penghentian program tersebut hanya karena adanya persoalan teknis maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, manfaat Program MBG telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang membutuhkan asupan gizi untuk mendukung pertumbuhan dan meningkatkan prestasi belajar.
“Program ini memberikan dampak yang sangat besar bagi masa depan generasi bangsa. Jika ditemukan penyimpangan, maka yang harus ditindak adalah oknum yang menyalahgunakan program tersebut, bukan menghentikan program yang manfaatnya dirasakan rakyat,” tegas Heru Satriyo.
MAKI Jatim menilai Program MBG merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, keberlanjutan program harus dijaga melalui penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaannya.
Sebagai bentuk konkret untuk meningkatkan transparansi, MAKI Jatim mengusulkan agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan sistem keterbukaan informasi berbasis bagan alir atau flowchart yang dapat diakses masyarakat secara luas.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengetahui secara jelas alur distribusi bahan pangan mulai dari petani, peternak, pemasok, distributor, hingga sampai ke dapur pelaksana program MBG.
Menurut MAKI Jatim, keterbukaan informasi menjadi langkah efektif dalam mencegah praktik penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
“Semakin terbuka sistemnya, semakin mudah masyarakat melakukan pengawasan. Transparansi adalah benteng terbaik untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan kewenangan,” ujarnya.
Selain menyoroti Program MBG, MAKI Jatim juga memberikan pandangan terkait isu harga bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan menjadi perhatian publik. Heru mengingatkan masyarakat agar memahami perbedaan antara BBM subsidi dan BBM non-subsidi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi kebijakan pemerintah.
Menurutnya, penyesuaian harga yang terjadi selama ini lebih banyak berlaku pada BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo yang mengikuti mekanisme pasar. Sementara BBM subsidi seperti Pertalite tetap mendapatkan perlindungan pemerintah agar dapat diakses masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
“Jangan sampai informasi yang beredar membuat masyarakat salah memahami kondisi sebenarnya. BBM subsidi tetap dijaga pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, MAKI Jatim juga menyampaikan dukungan terhadap sejumlah kebijakan ekonomi nasional, termasuk upaya penguatan nilai tukar rupiah serta pengembangan sistem ekspor satu pintu yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi perdagangan dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
Tak hanya itu, MAKI Jatim turut menyoroti Program Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat desa.
Heru menilai setiap program baru tentu menghadapi tantangan pada tahap implementasi, namun hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang memiliki tujuan baik.
Menurutnya, langkah yang tepat adalah melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem pengawasan serta tata kelola agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat desa.
“Setiap program pasti memiliki kekurangan pada tahap awal. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki mekanisme pengawasan dan pelaksanaannya, bukan membubarkan program yang memiliki tujuan baik untuk masyarakat desa,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya membangun partisipasi publik, MAKI Jatim berencana membuka ruang dialog yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan.
Forum tersebut diharapkan menjadi wadah untuk membahas berbagai isu strategis nasional secara terbuka, objektif, dan konstruktif, termasuk persoalan MBG, BBM, ekonomi desa, hingga kebijakan makro ekonomi pemerintah.
“Kita membutuhkan ruang dialog yang sehat. Perbedaan pandangan harus dibahas melalui diskusi dan argumentasi yang objektif demi menghasilkan solusi terbaik bagi bangsa,” ujar Heru.
Menutup pernyataan sikapnya, Heru Satriyo menegaskan bahwa MAKI Jatim akan terus menjalankan fungsi pengawasan sosial terhadap jalannya pemerintahan sekaligus mendukung berbagai kebijakan yang dinilai berpihak kepada kepentingan rakyat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas agar setiap program berjalan sesuai tujuan serta bebas dari praktik penyimpangan.
“Negara ini harus dijaga bersama. Pemerintah perlu kita dukung dalam menjalankan program-programnya, tetapi apabila ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan, maka harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
Komitmen kami adalah memastikan setiap kebijakan berjalan transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia,” pungkas Heru Satriyo.
(Redaksi: Devi)
