Denpasar, Vonisnews.com – Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Bali yang semula dijadwalkan berlangsung pada 23 Mei 2025 di Grand Hyatt Nusa Dua, mendadak ditunda.
Secara resmi, alasan penundaan disampaikan karena Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, berhalangan hadir. Namun, di balik pernyataan tersebut, spekulasi politik tajam bermunculan dari kalangan internal maupun publik.
Ketua Steering Committee (SC) Musda, Dewa Made Suamba Negara, mengatakan bahwa Bahlil, yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi, tengah disibukkan agenda kenegaraan.
“Ketua Umum ingin hadir langsung dalam seluruh Musda di 38 provinsi. Karena itu, pelaksanaan Musda Bali harus disesuaikan dengan waktu beliau,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPD Golkar Bali, Rabu (21/5/2025).
Penjelasan itu dinilai masuk akal, namun tak menepis aroma ketegangan di tubuh partai. Pasalnya, pengumuman penundaan datang sangat mendadak – hanya dua hari sebelum acara digelar.
Menurut Ketua Organizing Committee (OC), Komang Suarsana, persiapan teknis telah rampung lebih dari 90 persen. “Undangan sudah disebar, akomodasi telah dibayar, dan logistik hampir seluruhnya siap. Penundaan baru diinformasikan oleh Pak Sugawa Korry (Ketua DPD Golkar Bali) pada Selasa malam pukul 23.45 WITA. Tentu kami terkejut,” ujarnya.
Lebih jauh, spekulasi politik bermunculan. Diduga kuat, penundaan ini bukan semata-mata soal protokoler kehadiran Ketum, melainkan strategi darurat untuk menjaga citra partai.
Salah satu kandidat kuat Ketua DPD Golkar Bali, I Gde Sumarjaya Linggih alias Demer, kembali dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan APD COVID-19 yang sempat mencuat beberapa tahun lalu. Isu tersebut kembali viral menjelang Musda.
Meskipun Demer belum pernah ditetapkan sebagai tersangka, dinamika publik yang berkembang dikhawatirkan dapat merugikan marwah Golkar, terlebih menjelang Pilkada serentak.
“Golkar harus menjaga wibawa. Kalau sampai memilih ketua yang tersandung isu hukum, itu bisa jadi bumerang,” ujar seorang kader senior Golkar Bali yang enggan disebut namanya.
DPD Golkar Bali sendiri menepis segala tudingan bermuatan politis. Baik Suamba maupun tim OC menegaskan penundaan murni karena agenda Ketum. Namun publik melihat, alasan tersebut terlalu normatif jika melihat kondisi internal yang memanas, khususnya rivalitas antara Sugawa Korry dan Demer.
Situasi ini menempatkan Golkar Bali pada posisi krusial. Penundaan Musda secara tiba-tiba mencerminkan kehati-hatian DPP dalam menjaga stabilitas dan menghindari keputusan strategis yang berisiko secara nasional.
Hingga kini, belum ada jadwal baru pelaksanaan Musda. Namun, momen yang dipilih nanti diperkirakan akan mempertimbangkan lebih dari sekadar kesiapan teknis – tetapi juga keamanan politik. Musda mungkin ditunda, tapi dinamika politik di tubuh Partai Golkar Bali tampaknya baru dimulai.(Budi)
