SURABAYA, vonisnews.com – Aliansi Madura Indonesia (AMI) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pengadilan Tinggi Surabaya. Aksi tersebut merupakan bentuk protes sekaligus desakan agar lembaga peradilan memberikan transparansi dan penjelasan terkait putusan bebas terhadap Agustin dan Ranto dalam perkara dugaan penipuan dengan nilai kerugian yang disebut mencapai Rp5 miliar.
Dalam aksi tersebut, massa AMI mempertanyakan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan kedua terdakwa. Pasalnya, pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri sebelumnya telah menyatakan Agustin dan Ranto bersalah.
Perbedaan putusan tersebut menjadi perhatian AMI. Organisasi ini menilai masyarakat berhak mengetahui dasar pertimbangan hukum yang menyebabkan perkara tersebut berujung pada putusan bebas di tingkat banding, setelah sebelumnya melalui proses penyidikan kepolisian, penuntutan kejaksaan, hingga pemeriksaan di persidangan.
Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, menegaskan bahwa kedatangan pihaknya bukan untuk mengintervensi independensi hakim, melainkan meminta transparansi dan kejelasan atas putusan yang menjadi perhatian masyarakat.
“Kami datang ke Pengadilan Tinggi Surabaya bukan tanpa alasan. Kami ingin mendapatkan penjelasan yang jelas, apa dasar pertimbangan hukum sehingga Agustin dan Ranto yang sebelumnya dinyatakan bersalah di Pengadilan Negeri justru bisa diputus bebas di tingkat banding,” tegas Baihaki.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan massa berupaya meminta penjelasan langsung kepada pihak Humas Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun, ketika ditanya mengenai alasan dan pertimbangan hukum yang mendasari putusan bebas tersebut, pihak Humas tidak memberikan penjelasan substantif dengan alasan terikat kode etik serta tidak dapat mengomentari substansi putusan hakim.
Sikap tersebut justru memunculkan kekecewaan di kalangan massa aksi. AMI mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat memahami perbedaan putusan pengadilan apabila pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hukum tidak mendapatkan penjelasan langsung.
Baihaki menegaskan bahwa pihaknya memahami independensi hakim dan batasan kewenangan Humas. Namun, menurutnya, prinsip tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengakses informasi mengenai putusan pengadilan melalui mekanisme keterbukaan informasi yang berlaku.
“Kami menghormati independensi hakim dan kode etik peradilan. Tetapi jangan sampai alasan tersebut menjadi tembok yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan informasi. Kami tidak meminta Humas mengintervensi putusan hakim. Kami meminta transparansi dan kejelasan,” lanjutnya.
Menurut Baihaki, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan harus tetap dijaga. Setiap putusan pengadilan, terlebih perkara yang menyangkut dugaan kerugian hingga miliaran rupiah, perlu memiliki pertimbangan hukum yang jelas dan dapat dipahami publik melalui dokumen putusan resmi.
AMI juga menyampaikan harapan agar perkara tersebut tetap dikawal melalui mekanisme hukum yang tersedia. Pihaknya mendorong agar apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang memenuhi ketentuan, pertanggungjawaban hukum dapat ditempuh sesuai prosedur perundang-undangan.
“Kami ingin hukum ditegakkan seadil-adilnya. Jangan sampai masyarakat yang merasa dirugikan justru kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Kalau memang ada dasar hukum yang kuat untuk membebaskan, tentu harus terlihat jelas dalam pertimbangan putusannya,” ujar Baihaki.
Lebih lanjut, Baihaki menyatakan AMI akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menggunakan mekanisme hukum maupun pengawasan peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi AMI, persoalan ini bukan sekadar menerima atau menolak putusan hakim. Lebih dari itu, pihaknya ingin memastikan bahwa setiap keputusan pengadilan memiliki landasan hukum yang kuat, disertai pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
AMI menegaskan bahwa kritik dan aspirasi masyarakat terhadap lembaga peradilan merupakan bagian dari kontrol sosial, sepanjang dilakukan secara konstitusional dan tidak melanggar ketentuan hukum.
Melalui aksi tersebut, AMI berharap Pengadilan Tinggi Surabaya maupun lembaga terkait dapat memberikan ruang keterbukaan informasi mengenai putusan perkara Agustin dan Ranto.
Sebab, kepercayaan publik terhadap institusi peradilan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir sebuah perkara, tetapi juga dengan transparansi proses dan kejelasan pertimbangan hukum yang menjadi dasar setiap putusan.
(Redaksi)
